PSI: Pelonggaran Syarat Pencalonan Pilkada Bisa Tekan Politik Uang

AKTUALITAS.ID – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendorong pelonggaran syarat pencalonan kepala daerah sebagai upaya mencegah praktik kecurangan dalam Pilkada, termasuk politik uang dan jual beli dukungan. PSI menilai evaluasi sistem pencalonan perlu dilakukan agar Pilkada dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas.

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep sebelumnya menyampaikan bahwa pelaksanaan Pilkada langsung hingga kini masih kerap diwarnai praktik curang. Menurutnya, perbaikan sistem menjadi kunci untuk memperbaiki kualitas demokrasi di tingkat daerah.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman menjelaskan bahwa salah satu sumber utama maraknya politik uang dalam Pilkada adalah tingginya syarat pencalonan yang harus dipenuhi kandidat, baik melalui jalur partai politik maupun perseorangan.

“Ketentuan minimal dukungan yang terlalu tinggi mendorong praktik transaksional sejak awal pencalonan,” ujar Andy, Jumat (30/1/2026).

Ia menilai kondisi tersebut melahirkan praktik jual beli kursi atau tiket pencalonan. Semakin berat syarat yang ditetapkan, semakin besar biaya politik yang harus dikeluarkan oleh kandidat.

“Akibatnya, terjadi praktik jual beli kursi. Semakin tinggi syarat pencalonan, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan kandidat, dan ini membuka peluang korupsi ketika mereka terpilih dan menjabat,” jelas Andy.

Menurutnya, pemangkasan dan pelonggaran syarat pencalonan menjadi langkah strategis untuk memutus mata rantai politik uang. Dengan membuka akses pencalonan secara lebih luas, potensi transaksi politik dapat ditekan sejak awal.

Andy menambahkan, pelonggaran syarat pencalonan kepala daerah setidaknya akan membawa tiga dampak positif bagi demokrasi dan masyarakat.

“Pertama, pilihan masyarakat akan semakin banyak. Kompetisi menjadi lebih terbuka, sehingga kualitas kontestasi dan pemimpin yang terpilih diharapkan semakin baik,” paparnya.

Kedua, kebijakan tersebut diyakini mampu menekan biaya politik, termasuk biaya kampanye dan kewajiban mahar politik kepada partai, yang selama ini menjadi beban besar dalam Pilkada.

“Ketiga, partai-partai akan semakin berusaha keras menawarkan kader terbaik mereka. Karena tanpa kualitas kader yang baik, peluang untuk menang akan semakin kecil,” pungkas Andy.

PSI berharap wacana pelonggaran syarat pencalonan ini dapat menjadi bahan diskusi bersama seluruh pemangku kepentingan demi memperkuat demokrasi lokal dan mencegah praktik kecurangan dalam Pilkada mendatang. (Bowo/Mun)