Trump Ancam Iran, Senator RI Ingatkan Indonesia Jaga Politik Bebas Aktif

AKTUALITAS.ID – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Hilmy Muhammad, menilai ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump Donald Trump terhadap Iran sebagai bentuk politik luar negeri agresif yang berpotensi memicu instabilitas global.

Oleh karena itu, dirinya mengingatkan Indonesia agar tidak terjebak dalam permainan politik blok negara besar yang dapat merugikan posisi diplomasi nasional.

Menurut Hilmy, ancaman tersebut mencerminkan upaya menutupi persoalan internal Amerika Serikat yang kian rapuh akibat polarisasi politik, kekerasan senjata, krisis narkoba, dan ketimpangan ekonomi. Ia menilai bahasa demokrasi dan hak asasi manusia telah diperalat menjadi alat intimidasi.

“Ini bukan kepemimpinan global, ini pelarian. Negara yang kehilangan kepercayaan diri selalu mencari musuh eksternal. Cara seperti ini berbahaya dan keterlaluan,” kata Hilmy dalam keterangan tertulis, Jumat (30/1/2026).

Selain itu, dirinya juga menyoroti rencana penyerangan sepihak Amerika terhadap Iran yang dinilainya semakin memperlihatkan melemahnya peran Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam menjaga perdamaian dunia. Hilmy menyebut berbagai konflik internasional menunjukkan PBB gagal menjalankan fungsi strategisnya.

“Ketika perang dan bahkan penculikan kepala negara bisa terjadi tanpa konsekuensi internasional, itu tanda sistem global sudah rusak. PBB tidak lagi menjadi penengah, hanya simbol,” ujarnya.

Senator asal Daerah Istimewa Yogyakarta itu menegaskan dunia kini bergerak menuju politik blok yang keras, di mana kekuatan militer dan ekonomi menjadi penentu utama. Dalam situasi tersebut, negara berkembang berisiko hanya dijadikan alat legitimasi kepentingan negara kuat.

Terkait konflik Gaza, Hilmy mengkritik inisiatif perdamaian yang dipelopori Amerika Serikat tanpa struktur multilateral yang adil. Ia menilai keterlibatan Indonesia dalam skema tersebut berpotensi melemahkan posisi moral Indonesia yang selama ini konsisten membela Palestina.

“Perdamaian yang dirancang oleh pihak yang berpihak tidak akan melahirkan keadilan. Skema yang tidak memberi ruang bagi Palestina menentukan masa depannya sendiri hanya akan memperpanjang konflik,” tegasnya.

Hilmy meminta pemerintah bersikap lebih hati-hati dan transparan terkait peran Indonesia dalam inisiatif perdamaian internasional, terutama yang tidak melibatkan mandat jelas dari PBB.

“Indonesia tidak boleh terjebak politik blok. Prinsip politik luar negeri bebas aktif harus dijaga. Jangan sampai Indonesia hanya menjadi figuran dalam drama geopolitik global,” pungkasnya. (Ari Wibowo)