Isu Reshuffle Mencuat, Demokrat Serahkan Nasib Menteri ke Prabowo

AKTUALITAS.ID – Partai Demokrat menyikapi santai usulan PKS yang menyebut pengisian kursi kabinet tidak harus melulu berasal dari partai politik. Partai berlogo bintang mercy ini menegaskan bahwa urusan bongkar-pasang menteri sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

Sekjen Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Sebagai pemegang mandat tertinggi, presiden dinilai paling paham figur mana yang dibutuhkan untuk memperkuat jajaran pemerintahannya.

“Reshuffle adalah hak prerogatif presiden, karena itu pula presiden lah yang paham akan kebutuhan menterinya,” tegas Herman saat dikonfirmasi wartawan, Senin (10/8/2026).

Menanggapi wacana bahwa menteri baru tak harus dari parpol, Herman menegaskan Demokrat tidak mem persoalkan latar belakang calon pembantu presiden, baik itu dari unsur profesional maupun partai politik.

“Mengenai siapa dan dari mana asal menterinya diserahkan sepenuhnya kepada presiden,” ujarnya.

Bagi Demokrat, hal terpenting dalam penyegaran kabinet bukan soal asal-usul baju politik sang menteri, melainkan kemampuan mengeksekusi visi-misi presiden secara presisi.

“Yang penting para menteri mampu menterjemahkan program presiden dan menjalankannya dengan baik agar pemerintahan ini sukses dan kesuksesannya dirasakan oleh rakyat,” lanjut Herman.

Sikap Demokrat ini menyikapi panasnya spekulasi reshuffle kabinet yang berembus kencang menjelang Peringatan Kemerdekaan 17 Agustus mendatang. Isu ini kian memanas setelah Ketua Bappilu PKS, Mardani Ali Sera, secara terbuka mendorong digunakannya merit system dan perekrutan figur profesional non-parpol dalam penyegaran kabinet mendatang. (Bowo/Mun)