Logika Jaksa, Kreativitas Amsal Sitepu Harus Pakai Tenaga Dalam

AMSAL SITEPU, mungkin sebelumnya nama ini terdengar asing. Dia seorang videografer asal Kabupaten Karo, tapi di dalam berkas perkara, dia bukan lagi videografer, bukan pula kreator. Dia diubah menjadi angka, dan bukan sembarang angka. Ini adalah angka yang sanggup membuat siapa pun yang pernah memegang mouse editing merasa melongo berjamaah.

Bagaimana tidak? Versinya jaksa, ada bagian kerja kreatif Amsal yang dinilai nol rupiah, Saudara-saudara. Kosong! Lah gimana ceritanya? Editing pakai tenaga dalam?

Mulai dari konsep, penggunaan mikrofon, cutting, editing, sampai dubbing, semuanya dianggap tidak perlu dibayar. Disapu bersih dan dihilangkan nilainya. Bukan didiskon, bukan pula dikurangi ya, melainkan langsung dianggap tidak ada. Ah..gila banget itu sih ya. Pertanyaannya, ini penegakan hukum atau sedang sulap angka biar kelihatan kerja?

Logika “nasi goreng” ala birokrasi pun muncul saat di persidangan. Jaksa menyebut ada overlapping anggaran karena Amsal sudah memasukkan angka Rp 9 juta untuk “Production Video Design”. Istilah ini mendadak jadi sakti, semacam “karung ajaib” yang dianggap sudah membungkus semua jasa teknis lainnya secara gratis. Maka, biaya editing, cutting, dan dubbing yang masing-masing bernilai Rp 1 juta dicoret karena dianggap barang yang sama.

Hasilnya? Dianggap sebagai kerugian negara. Sederhana, sekaligus absurd. Ini ibarat kamu membeli nasi goreng, lalu bilang ke penjualnya, “Bang, saya bayar nasinya saja ya. Masaknya, bumbunya, sama gasnya tidak usah, kan sudah satu paket sama nasi.” Kalau logika ini dipakai di warung, kamu mungkin sudah dikejar pakai wajan.

Tapi di mata jaksa, logika seperti ini bisa menyeret seseorang menjadi tersangka. Belum selesai sampai di situ. Karena Amsal menyelesaikan pekerjaan kurang dari 30 hari, muncul anggapan bahwa nilai sewa harus dikurangi. Artinya, semakin cepat dan efisien kamu bekerja, semakin kecil nilai yang dianggap layak dibayar.

Logikanya sederhana tapi menampar, cepat kerja, cepat rugi. Jadi, kalau mau aman di bawah logika ini, kreator mungkin harus belajar hal baru jangan terlalu cepat, jangan terlalu rapi, dan jangan terlalu profesional. Sebab, efisiensi justru bisa berubah menjadi kesalahan.

Di sinilah letak masalah sebenarnya. Ini bukan sekadar salah hitung, ini bukan beda tafsir, ini emang jaksanya gak paham aja. Ini jadi bukti terang bahwa ada yang menilai tanpa benar-benar paham apa yang dinilai. Yang tidak mereka lihat dianggap tidak ada, yang tidak mereka pahami dianggap tidak bernilai. Padahal di dunia kreatif justru sebaliknya. Yang tidak kelihatan, itulah yang paling mahal ide, rasa, waktu, dan ribuan keputusan kecil yang menentukan kualitas akhir.

Kasus ini pun melebar hingga Komisi III DPR turun tangan karena mencium ada yang janggal, bukan cuma soal angka, tapi soal cara berpikir. Dan untungnya, istilah orang Indonesia nih, meskipun rugi tetap ada untung, ya kan? Untungnya, logika sehat akhirnya menang.

Di ujung cerita, Amsal divonis BEBAS. Murni bebas. Vonis ini bukan cuma kemenangan bagi Amsal, tapi menjadi “napas lega” bagi seluruh pekerja kreatif di Indonesia. Hakim seolah menegaskan kreativitas itu punya harga, dan rendering itu bukanlah kegiatan amal.

Namun, publik tetap bertanya dengan nada yang makin keras, “Kalau akhirnya bebas, kenapa dari awal seperti dipaksakan?” Ini bukan lagi soal satu orang. Ini soal bagaimana negara memandang kerja kreatif. Kalau logika Rp 0 ini sempat dianggap wajar, maka pesannya jelas, editing itu gratis, dubbing itu bonus, dan ide hanyalah angin lewat. Besok-besok, mungkin desain grafis dianggap sekadar hobi, coding dibilang main-main, dan arsitek disebut cuma gambar iseng.

Ironi paling telak ada di sini. Negara berteriak mendukung ekonomi kreatif, konten didorong, dan kreator dipuji. Tapi saat mereka benar-benar bekerja, yang dihitung bukan prosesnya, melainkan dicari celahnya sampai nilainya dianggap nol. Kalau semua itu dihargai nol, mungkin ke depan para editor tidak perlu lagi makan nasi, cukup makan file mp4 dan minum air rendaman kartu memori.

Jadi, buat para kreator, silakan terus berkarya. Namun, mungkin perlu satu tambahan alat di luar kamera dan laptop, yaitu “pemahaman hukum”. Karena di negeri ini, kreativitas bukan cuma soal berkarya, tapi kadang soal bertahan dari orang-orang yang menilai tanpa benar-benar mengerti apa yang mereka nilai. Kalau bahasa gaulnya, sotoy!