Golkar: Stop Ribut Soal Wapres & Ijazah Palsu, Saatnya Fokus Bangun Indonesia

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menyerukan kepada publik untuk tidak menghabiskan energi pada perdebatan isu-isu yang dinilai kurang produktif, seperti usulan pergantian wakil presiden dan isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menanggapi delapan poin isu kebangsaan yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI, termasuk usulan mengganti wakil presiden, Idrus Marham optimistis Presiden terpilih Prabowo Subianto telah mendengar dan akan memberikan respons di waktu yang tepat.

“Pak Prabowo sudah menyampaikan, pasti akan memberikan respons. Tentu tidak sekarang, ya, kenapa? Karena setiap respons yang disampaikan oleh pemerintah pasti ada implikasi,” ujar Idrus di Jakarta Barat, Sabtu (26/4/2025).

Idrus meyakini Prabowo adalah seorang pejuang dan patriotik yang akan memberikan penjelasan resmi dengan orientasi pada persatuan bangsa. Ia berharap tidak ada pihak yang terpancing dengan usulan tersebut, sebab dikhawatirkan justru akan merugikan bangsa dan menghambat fokus pemerintah pada pembangunan Asta Cita.

“Kapan pemerintah ini melakukan gerakan pembangunan Asta Cita, kalau misalkan selalu hanya menghabiskan energi pada respons terhadap olah-mengolah itu?” tanyanya retoris.

Selain isu pergantian wakil presiden, Idrus juga menyoroti isu ijazah palsu Jokowi yang terus bergulir hingga ranah hukum. Menurutnya, jika ada pihak yang merasa dirugikan, konstitusi telah menyediakan jalurnya untuk ditempuh. Terus-menerus membahasnya hanya akan menghabiskan energi tanpa akhir.

“Kalau dibahas terus, saya berpikir ya habis energi,” tegas Idrus.

Mengutip arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, Idrus menegaskan fokus utama partai adalah mendukung kepemimpinan Prabowo-Gibran pada periode 2024-2029. Dukungan ini diwujudkan dengan menjadikan Asta Cita sebagai gerakan pembangunan berkesinambungan menuju Indonesia Emas 2045.

Sebelumnya, tim hukum Presiden Jokowi diketahui sedang dalam tahap finalisasi pelaporan terhadap pihak-pihak yang terus mendiskreditkan dengan isu ijazah palsu tersebut. (Ari Wibowo/Mun)