Bahtra Desak Pemerintah Tinjau Ulang Skema Dana Bagi Hasil Daerah Kaya Sumber Daya

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bahtra Banong, mendesak pemerintah pusat untuk meninjau kembali skema pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah penghasil tambang dan migas. Ia menilai distribusi dana saat ini tidak adil dan tidak mencerminkan kontribusi besar daerah terhadap kekayaan nasional.

Dalam rapat dengan Wakil Menteri Dalam Negeri dan Dirjen Bina Keuangan Daerah, Bahtra menyampaikan keluhan sejumlah kepala daerah terkait ketimpangan alokasi DBH, terutama di wilayah kaya sumber daya seperti Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Riau, dan Kalimantan Timur.

“Daerah seperti Maluku Utara hanya menerima kurang dari Rp1 triliun. Sulawesi Tenggara, yang hampir semua kabupatennya punya potensi nikel, hanya dapat Rp800 miliar. Bagaimana ini bisa disebut adil?” kata Bahtra, Rabu (30//2025).

Ia menyoroti fenomena “daerah kaya tapi rakyat miskin” yang masih terjadi hingga kini. Meskipun menghasilkan tambang dan migas dalam jumlah besar, banyak wilayah justru tertinggal dalam hal infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih, hingga internet.

“Di Riau, salah satu penghasil migas utama, kondisinya juga sama. Sudah saatnya kita buat indikator pembagian DBH yang lebih tegas dan berpihak kepada daerah penghasil. Kalau tidak, keadilan sosial hanya jadi slogan,” tambahnya.

Bahtra berharap, ke depan ada kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan di daerah. Skema DBH yang adil dinilainya penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur, layanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan kesejahteraan rakyat secara merata. (Yan Kusuma/Mun)