Bamsoet Desak Penataan Ulang Sistem Politik untuk Cegah Korup

AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menilai mahalnya biaya pemilu menjadi salah satu faktor utama yang memicu praktik korupsi di berbagai daerah. Ia mendorong adanya penataan ulang sistem politik dan pemilu guna menekan potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Menurut Bamsoet, sapaan akrabnya, sistem pemilu yang berbiaya tinggi kerap mendorong kepala daerah mencari cara untuk mengembalikan modal politik setelah terpilih.

“Pemilu yang berbiaya tinggi yang menimbulkan korupsi di mana-mana,” ujar Bamsoet, Senin (16/2/2026).

Ia menegaskan bahwa reformasi sistem politik harus menjadi agenda bersama antara DPR dan pemerintah. Penataan tersebut, kata dia, perlu dilakukan melalui revisi regulasi di tingkat undang-undang agar mampu menciptakan sistem pemilu yang lebih sehat dan transparan.

“Penataan sistem politik itu ada di Undang-Undang, itu berada di DPR yang akan dibicarakan kepada pemerintah,” jelasnya.

Bamsoet juga menyatakan dukungannya terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan sistem pemilu ke depan tidak lagi bersifat transaksional dan berbiaya tinggi.

Menurutnya, pembenahan substansial terhadap sistem politik menjadi kunci untuk memutus mata rantai korupsi yang kerap bermula dari mahalnya kontestasi politik. Reformasi tersebut diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta berorientasi pada kepentingan rakyat.

Isu biaya pemilu dan kaitannya dengan praktik korupsi memang menjadi perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah pihak menilai, tanpa reformasi sistemik, potensi korupsi akibat tekanan politik dan biaya kampanye yang tinggi akan terus berulang.

Dengan dorongan penataan ulang sistem politik, diharapkan pemilu di Indonesia dapat berjalan lebih demokratis, adil, dan bebas dari praktik korupsi. (Firmansyah/Mun)