DPR Desak Kepala BPH Migas dan Dirjen Migas Bertanggung Jawab atas Bobroknya Distribusi Solar Subsidi

AKTUALITAS.ID – Komisi VII DPR RI, melalui Wakil Ketua Bambang Haryadi, menyampaikan kritik tajam dan tuntutan keras kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM. Pasalnya, praktik mafia solar bersubsidi semakin merajalela di berbagai daerah, termasuk kasus terbaru yang mencuat di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. DPR menilai, kedua lembaga tersebut memiliki tanggung jawab besar atas kondisi memprihatinkan ini.

Sorotan tajam ini dilontarkan Bambang tak lama setelah Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Utara. Di sana, para wakil rakyat ini mendengarkan langsung keluhan masyarakat dan pelaku usaha kecil yang seringkali kesulitan mendapatkan solar subsidi atau justru mendapati distribusinya tidak tepat sasaran. Pengalaman inilah yang semakin membulatkan tekad DPR untuk bertindak.

“Kami melihat praktik penyelewengan solar subsidi ini sudah sangat mengkhawatirkan. Negara dirugikan, rakyat kecil dikorbankan,” tegas Bambang dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (5/7/2025). Ia memperkirakan, akibat ulah mafia ini, potensi kerugian negara bisa mencapai angka triliunan rupiah. Menurutnya, akar masalah terletak pada lemahnya pengawasan distribusi solar subsidi dari hulu hingga hilir, yang dimanfaatkan secara lihai oleh para pelaku kejahatan.

Bambang menyatakan kekecewaannya terhadap sikap BPH Migas dan Ditjen Migas yang dinilai kurang proaktif dalam memberantas mafia ini. Ia bahkan meminta kedua lembaga tersebut untuk tidak gentar menghadapi tekanan politik atau oknum-oknum kuat yang mungkin melindungi para pelaku. “Kalau ada tekanan atau backing-an dari pihak mana pun, jangan ragu laporkan ke DPR. Komisi VII siap mem-back up penuh upaya pemberantasan mafia solar subsidi. Negara tidak boleh kalah oleh mafia!” serunya dengan nada berapi-api.

Lebih lanjut, Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan pengusutan tuntas terhadap jaringan mafia solar subsidi ini. Mereka juga menyerukan agar dilakukan audit menyeluruh terhadap sistem distribusi yang ada, mereformasi tata kelola subsidi energi, serta menerapkan digitalisasi pengawasan yang lebih ketat untuk meminimalisir celah korupsi.

Tak hanya itu, DPR juga mempertimbangkan untuk memanggil secara resmi pimpinan BPH Migas dan Dirjen Migas dalam waktu dekat. Bambang bahkan tidak menutup kemungkinan pihaknya akan mengajukan rekomendasi langsung kepada Presiden untuk mengambil langkah-langkah struktural yang lebih tegas.

“Kami juga akan mempertimbangkan pemanggilan resmi terhadap pimpinan BPH Migas dan Dirjen Migas dalam waktu dekat, dan tak menutup kemungkinan mengajukan rekomendasi langsung kepada Presiden untuk langkah struktural,” ungkapnya.

Bambang menegaskan DPR, khususnya Komisi VII, tidak akan tinggal diam melihat subsidi yang seharusnya menjadi hak masyarakat kecil justru dirampas oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab. “Ini soal keberpihakan. Negara harus berpihak pada yang lemah, bukan membiarkan subsidi disabotase oleh mafia dan bekingnya. Usut tuntas, bersihkan sampai ke akarnya,” pungkasnya dengan penuh harap agar tindakan nyata segera diambil. (Ari Wibowo/Mun)