Komisi XII Tegaskan Penegakan Hukum Kasus Minyak Mentah Harus Bebas dari Politisi

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, menekankan pentingnya penegakan hukum dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang melibatkan anak usaha PT Pertamina untuk tidak dicampuri oleh politik. Dia berharap otoritas hukum dapat menjalankan tugasnya secara profesional tanpa pengaruh dari pihak-pihak luar.

“Biarkan penegak hukum bekerja mengusut sampai tuntas, jangan ada campur tangan politik di sini,” ujar Bambang dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta pada Jumat. Dia menegaskan bahwa Komisi XII tidak memiliki rencana untuk menarik kasus tersebut ke ranah politik, termasuk melalui pembentukan panitia khusus (pansus).

“Tidak ada wacana pansus, kami percaya profesionalisme Kejaksaan Agung. Kami tidak masuk ke ranah hukum; hukum silakan ditegakkan setegak-tegaknya,” jelasnya.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi yang terjadi antara tahun 2018 hingga 2023, dan Bambang mengungkapkan keyakinannya terhadap kinerja Kejaksaan Agung dalam mengusut masalah ini. Dia juga menegaskan bahwa penegakan hukum harus diserahkan sepenuhnya kepada Kejaksaan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan bertugas menghitung kerugian negara akibat tindakan korupsi tersebut.

“Kami mendukung dan menyerahkan sepenuhnya kepada jaksa dan BPK,” tuturnya.

Lebih lanjut, Bambang juga menyatakan dukungan terhadap upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan publik oleh PT Pertamina. Dia berharap perusahaan milik negara itu bisa melayani masyarakat dengan lebih baik, terlepas dari tindakan oknum-oknum nakal yang merusak reputasinya.

“Jangan karena perbuatan oknum-oknum, Pertamina yang merupakan aset bangsa malah jadi rusak. Tangkap oknumnya, tetapi kita selamatkan dan perbaiki Pertamina agar bisa melayani masyarakat lebih baik lagi,” tutupnya.

Dengan pernyataan ini, Komisi XII DPR RI menunjukkan komitmennya untuk mendukung penegakan hukum secara adil serta mendorong perbaikan dalam pelayanan publik oleh Pertamina, tanpa campur tangan politik. (Mun/ Yan Kusuma)