NASIONAL
Musibah Tanah Gerak di Jangli Semarang, Ditinjau Wapres
AKTUALITAS.ID – Sebanyak 66 jiwa terdampak musibah tanah bergerak di Desa Jangli, Semarang, Jawa Tengah di Kampung Sekip RT 07 RW 01, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, ditempatkan di enam tenda pengungsian.
Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka didampingi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau lokasi dan mengunjungi korban yang terdampak dan menyempatkan berdialog dengan sejumlah warga.
Wapres menyampaikan bahwa keselamatan warga menjadi nomor satu dan meminta agar warga terdampak tidak bolak-balik ke rumah yang lama karena tidak ada yang tahu sampai mana tanah gerak tersebut meluas.
“Pokoknya keselamatan nomor satu, hati-hati di sini banyak anak-anak dan lansia. Minggu lalu saya ke Tegal, situasinya juga cukup parah seperti ini. Kami kondisikan untuk mengungsi,” katanya, Sabtu (14/2/2026).
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan bahwa tempat relokasi bagi warga terdampak tanah gerak di Jangli Semarang sedang dikoordinasikan oleh Pemerintah Kota Semarang.
Yang jelas, kata dia, pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemkot Semarang, camat, dan lurah untuk relokasi bagi sebagian warga yang terdampak tanah gerak.
“Semua kebutuhan pokok akan dipenuhi. Sementara ini mboten usah tinggal wonten omah sing lemahe gerak (sementara ini tidak usah tinggal di rumah yang tanahnya gerak),” katanya.
“Lebih baik menyelamatkan diri kita dan keluarga kita, sambil nanti dikasih tempat yang sudah ditunjuk oleh camat dan lurah,” ujarnya.
Ia mengatakan seluruh biaya relokasi akan ditanggung oleh Pemprov Jateng dan Pemkot Semarang, serta disiapkan juga bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum.
“Sedaya ngopeni njenengan (semua melayani anda sekalian). Hari ini Wapres turun tangan jenguk bapak ibu sekalian untuk memastikan mboten enten napa-napa (tidak terjadi apa-apa),” katanya.
(Purnomo/goeh)
-
NASIONAL07/07/2026 18:00 WIBKPK Periksa Sembilan Saksi Kasus Suap Bupati Muara Enim
-
NASIONAL07/07/2026 19:44 WIBLonjakan Harta Zita Anjani, AHY, dan Ibas di LHKPN Berujung Desakan Audit dan Laporan ke KPK
-
JABODETABEK07/07/2026 20:00 WIBPramono Anung akan Kaji Usulan Tarif Langganan Rp200 Ribu per Bulan untuk Transjakarta dan Transjabodetabek
-
NASIONAL07/07/2026 21:30 WIBYusril: Agama, Etika, dan Konstitusi Jadi Pilar Demokrasi Indonesia
-
POLITIK07/07/2026 17:00 WIBJokowi Sulit Lepas dari Politik karena Masa Depan Keluarga
-
NASIONAL07/07/2026 20:32 WIBPemerintah Tolak Bentuk Tim Investigasi Kasus Penembakan Pilot AS di Papua
-
NASIONAL08/07/2026 06:00 WIBMuzani: Presiden Berhak Tunjuk Siapa Saja Wakili Negara
-
NASIONAL07/07/2026 17:30 WIBKemenag Siapkan Program Cegah Penyebaran Budaya LGBTQ di Indonesia

















