Warga sudah Jenuh, Bupati Situbondo Usul Pilgub & Pilkades Dihapus

AKTUALITAS.ID – Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lewat DPRD pernah dilontarkan oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Cak Imin mendorong evaluasi sistem pilkada langsung dalam pidatonya di acara puncak hari ulang tahun (harlah) PKB ke-27, di JCC, Senayan, Jakarta, bebrapa waktu lalu.

Bupati Situbondo, Jawa Timur, Yusuf Rio Prayogo sepakat dengan wacana agar pemilihan gubernur (Pilgub) dihapuskan dalam sistem pemilihan langsung.

Sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat, dia sepakat gubernur bisa ditunjuk langsung presiden.

Tak hanya gubernur, Rio juga mendorong agar pemilihan kepala desa dihapuskan. Menurutnya pilkada langsung selama ini banyak menyisakan konflik di tengah masyarakat yang berkepanjangan.

“Kalau saranku, pilkades dan gubernur perlu diatur ulang. Pilkada kabupaten biarkan karena itu otonomi ke daerah, ke situ,” kata Rio di podcast What The Fact Politics CNN Indonesia, Selasa (29/7/2025).

Rio yang juga dikenal sebagai konsultan politik itu berpandangan otonomi daerah itu ruhnya berada di kabupaten/kota. Sedangkan, pemerintah provinsi tak lebih dari kepanjangan pemerintah pusat di daerah.

“Sementara untuk provinsi itu boleh ditunjuk oleh presiden, karena perpanjangan tangan,” kata dia. Di sisi lain, Rio menyebut pemerintah provinsi juga tak memiliki masyarakat. Sebab, masyarakat daerah berada di kabupaten/kota. Dia menilai pengaturan ulang sistem pilkada perlu untuk mengurangi kelelahan politik dalam pemilu.

Menurut dia, masyarakat selama ini terlalu lelah mengikuti semua proses pemilihan umum mulai tingkat pusat hingga desa. Bukan hanya masyarakat, Rio menyebut kelelahan juga dirasakan para elite politik dan pemerintah.

“Aku konsultan politik. Aku biasa nangani pilkada, di waktu bersamaan aku running, aku juga nangani beberapa pilkada. Kerasa banget kelelahannya,” katanya.

Rio mengaku khawatir jika tak segera diatur ulang, sistem pemilu bukan lagi sebagai media untuk merekrut sistem kepemimpinan, melainkan menjadi alat transaksi.

“Karena ekonomi berjalan kemudian. Masyarakat menjadi semakin transaksional. Dan aktor-aktor politik, terjebak di situ. Makanya perlu sarasehan politik, kesadaran bersama, mana yang perlu diatur ulang,” kata Rio.    (Ari Wibowo/goeh)