Pilkada 2024: KPU Identifikasi 4 Provinsi dengan Partisipasi Pemilih Tertinggi

AKTUALITAS.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI secara resmi merilis Indeks Partisipasi Pilkada (IPP) 2024 pada Sabtu (18/10/2025). Hasilnya mencatat ada empat provinsi yang berhasil menembus kategori paling partisipatif atau “participatory” dalam penyelenggaraan Pilkada serentak lalu.

Empat provinsi tersebut dipimpin oleh Jawa Timur yang mencatatkan tingkat partisipasi tertinggi.

Komisioner KPU RI, August Mellaz, memaparkan keempat provinsi tersebut beserta tingkat partisipasinya. Provinsi Jawa Timur memimpin dengan 80,87 persen, diikuti oleh Jawa Tengah (79,10 persen), Sulawesi Utara (79,05 persen), dan Sulawesi Selatan (78,27 persen).

“IPP ini menjadi media untuk mendokumentasikan segenap proses pembelajaran dalam visi pendidikan pemilih berkelanjutan,” kata August dalam agenda ‘Launching Indeks Partisipasi Pilkada 2024’ di Jakarta, Sabtu (18/10/2025).

August menjelaskan bahwa KPU menggunakan tiga level kategori dalam indeks ini: participatory, engagement, dan involvement.

Secara umum, August menyebut bahwa tingkat partisipasi pemilih di Indonesia sudah berada pada level engagement.

Berikut adalah rincian sebaran kategori partisipasi secara nasional:

1 – Tingkat Provinsi: 4 provinsi masuk kategori participatory, 31 provinsi masuk kategori engagement, dan 2 provinsi masuk kategori involvement.

2 – Tingkat Kabupaten/Kota: 24 kabupaten/kota masuk kategori participatory, 446 kabupaten/kota masuk kategori engagement, dan 38 kabupaten/kota masuk kategori involvement.

Lebih lanjut, August menjelaskan bahwa IPP tidak hanya mengukur angka kehadiran di TPS. Indeks ini mengukur lima dimensi utama, yakni registrasi pemilih, pencalonan, kampanye, sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat, serta tingkat partisipasi pemilih (Voter Turnout).

Sementara itu, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengakui bahwa upaya untuk terus meningkatkan partisipasi pemilih masih menjadi tantangan besar. Menurutnya, inovasi-inovasi baru perlu dikembangkan agar mampu meyakinkan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.

“Kita kuatkan bagaimana cara KPU mendorong partisipasi tinggi, ini tantangan yang pertama. Yang kedua, penguatan ataupun desain yang lebih baik ini butuh riset. Apa itu riset? Meneliti apa yang kurang, praktek baik dipertahankan, yang kurang baik ditingkatkan,” kata Afif.

Afif juga menegaskan bahwa urusan Pemilu atau Pilkada bukan hanya urusan KPU semata, melainkan tanggung jawab semua pihak. Ia berharap pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil terus memberikan masukan agar KPU sebagai penyelenggara mendapatkan perspektif baru.

“Sebagai penyelenggara pemilu pasti kita juga ada kurangnya, pasti jauh dari kesempurnaan. Dan saya selalu bilang, setiap tahapan pemilu, pemilu kapanpun ada tantangannya,” tutupnya. (Mun)