Usai Dua Menteri Terseret Korupsi, Muhammadiyah Minta Jokowi Evaluasi

AKTUALITAS.ID – Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta Presiden Joko Widodo melakukan evaluasi terhadap menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju usai dua menteri terseret kasus korupsi.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui integritas dan kerja para pembantu presiden sejak dilantik 23 Oktober 2019.

“Presiden perlu melakukan evaluasi dan langkah serius terhadap integritas dan kinerja para menteri. Dalam satu tahun pemerintahan, menurut penilaian publik terdapat menteri yang kinerjanya di bawah standar, mis-match, dan di antaranya under capacity,” kata Mu’ti dalam keterangan tertulis, Minggu (6/12/2020).

Mu’ti menyampaikan kasus korupsi yang menyeret dua menteri jadi alasan kuat melakukan evaluasi. Selain itu kinerja tak memuaskan sejumlah pejabat juga harus dikaji ulang.

Menurutnya, harus ada langkah cepat yang diambil Jokowi. Sebab kondisi kehidupan rakyat saat ini semakin sulit karena kebijakan belum efektif.

“Kasihan nasib rakyat yang semakin berat beban, baik karena pandemi, maupun berbagai persoalan hidup mereka karena negara tidak sungguh-sungguh hadir memecahkan masalah dan mengangkat nasib mayoritas rakyat bawah,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengapresiasi KPK yang telah membuktikan kemandirian dan independensi. Mu’ti juga mengapresiasi Jokowi soal penegakan hukum melawan korupsi.

“Keterbukaan dan pembuktian Presiden yang tidak melindungi siapapun yang terbukti bersalah,” ucapnya.

Sebelumnya KPK menetapkan dua menteri Jokowi sebagai tersangka dalam dua kasus korupsi berbeda. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo jadi tersangka kasus suap ekspor benur pada 26 November.

Kemudian KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus penyelewengan dana bansos Covid-19 pada 4 Desember.