Berita
Mahkamah Agung Tolak Kasasi Prabowo Subianto
AKTUALITAS.ID – Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan Prabowo Subianto terkait dugaan kecurangan Pilpres 2019. “Permohonan pemohon tidak diterima sehingga terhadap obyek permohonan ini tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan,” ungkap Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro lewat keterangan persnya yang diterima wartawan, Selasa 16 Juli 2019. Alasan Mahkamah Agung menolak gugatan Kasasi Prabowo Subianto lantaran […]
AKTUALITAS.ID – Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan Prabowo Subianto terkait dugaan kecurangan Pilpres 2019.
“Permohonan pemohon tidak diterima sehingga terhadap obyek permohonan ini tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan,” ungkap Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro lewat keterangan persnya yang diterima wartawan, Selasa 16 Juli 2019.
Alasan Mahkamah Agung menolak gugatan Kasasi Prabowo Subianto lantaran pengajuan tersebut tidak tepat dipersoalkan dalam sengketa pelanggaran administasi pemilihan umum yaitu dalam objek permohonan dalam putusan pendahuluan Bawaslu No.1/LP/PP/ADM.TSM/RI/-00.00/2019 tanggal 19 Mei 2019.
Dalam putusan Bawaslu tersebut, dinyatakan tidak dapat menerima adanya laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu terstruktur, sistematis, masif .
Kasasi yang diajukan Prabowo tidak relevan lagi diuji di Mahkamah Konstitusi lantaran sudah dijatuhkan putusan di Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh isi gugatan Prabowo.
MA juga menolak obyek permohonan Keputusan KPU Nomor 1131/PL.02.2-Kpt/06/IX/2018 tanggal 20 September 2018.
“Ini merupakan dasar hukum penetapan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai calon presiden dan calon wakil presiden,” ujarnya.
Penolakan diberikan karena obyek PAP berupa pembatalan penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 Ayat (4) dan (5) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 1 Angka 13 Perma Nomor 4 Tahun 2017. Akan tetapi, keputusan dimaksud tidak pernah ada.
“Dengan demikian, Mahkamah Agung tidak berwenang mengadili obyek sengketa a quo. Untuk itu, permohonan pemohon harus dinyatakan tidak diterima,” tutupnya.
-
POLITIK13/12/2025 18:00 WIBBanyak Kepala Daerah Terjerat Kasus Korupsi, Parpol Diminta Perbaiki Sistem Kaderisasi
-
DUNIA13/12/2025 17:30 WIBItalia Didesak untuk Akui Negara Palestina
-
NASIONAL13/12/2025 18:25 WIBMentan Amran Beri Motivasi Ribuan Kades se-Sulsel
-
NASIONAL13/12/2025 19:00 WIBPrabowo: Pemerintah Terus Memantau Perkembangan Situasi Daerah Bencana Sumatera dan Aceh
-
NASIONAL13/12/2025 15:00 WIBJAMKI Desak KPK Panggil Paksa Anggota DPR yang Mangkir dalam Kasus CSR BI – OJK
-
JABODETABEK13/12/2025 16:00 WIBJasad Pria Tersetrum Listrik Berhasil Dievakuasi Tim Gulkarmat
-
OLAHRAGA13/12/2025 17:00 WIBTim Senam Indonesia Berhasil Meraih Empat Medali SEA Games 2025
-
NASIONAL13/12/2025 06:00 WIBPurbaya: Tidak Akan Kirim Barang Ilegal untuk Korban Bencana

















