Menyusuri Calon Ibu Kota, Antara Lubang Tambang dan Hutan

AKTUALITAS.ID – Presiden Joko Widodo telah mengumumkan pada 26 Agustus 2019 bahwa ibu kota negara akan dipindahkan dari Jakarta ke perbatasan antara Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Setidaknya, ibu kota negara akan bergeser lebih dari 2.000 kilometer ke arah timur dari Jakarta.

Presiden menyatakan bahwa pemerintah sudah punya lahan seluas 180 ribu hektare di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Pada saat pengumuman lokasi ibu kota negara yang baru, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan bahwa belum ada delineasi mengenai lokasi ibu kota negara yang baru.

Sehari setelah pengumuman, Siti mengatakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mulai melakukan kunjungan lapangan bersama tim untuk mempersiapkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta membahas kebijakan, rencana, dan program berdasarkan kondisi lapangan.

Namun hingga hari kelima setelah pengumuman lokasi ibu kota negara yang baru belum ada penjelasan dari pemerintah mengenai di bagian Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara mana tepatnya ibu kota akan berada. Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud meminta masyarakat bersabar menunggu penetapan area ibu kota negara yang baru. “Karena Presiden yang paling pantas sampaikan kepada rakyat Indonesia”.

Abdul Gafur mengatakan bahwa ada empat kecamatan di wilayahnya yang siap dijadikan lokasi ibu kota negara, yakni Penajam, Waru, Babulu, dan Sepaku.

“Kecamatan bukan hanya Sepaku, jadi Insya Allah untuk titik ibu kota dari sudut mana saja Penajam memang pantas. Tergantung dari tim kajian Presiden,” katanya.

Perbatasan Sepaku dan Samboja

Tim dari Antara menyusuri daerah perbatasan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara pada hari ketiga setelah Presiden mengumumkan bahwa lokasi ibu kota negara yang baru akan berada di kedua wilayah kabupaten itu. Tim mulai berkendara sekitar pukul 08.45 WITA ke arah barat laut dari pusat Kota Balikpapan melewati Jalan Balikpapan-Samarinda hingga mencapai KM 38, yang masuk dalam wilayah Kecamatan Samboja.

Dari sana, tim tidak segera berbelok mengarah ke perbatasan Penajam Paser Utara dengan Kutai Kartanegara, melainkan mengambil Jalan Sungai Merdeka-Samboja hingga menemukan proyek pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda di Kelurahan Sungai Merdeka. Lokasi itu mungkin akan menjadi satu dari empat gerbang jalan tol Balikpapan–Samarinda sekaligus akses menuju calon ibu kota baru.

Bagus Anggoro (44 tahun), warga RT 04 Sungai Merdeka, saat ditemui di rumahnya yang berjarak sekitar 20 sampai 30 meter dari calon gerbang jalan tol itu, mengatakan bahwa dia baru membeli tanah untuk membangun rumah. Dia menyadari cepat atau lambat tempat tinggal keluarganya akan ikut tergusur jika ada perluasan jalan tol, karenanya memutuskan mencari lahan lain untuk tempat tinggal. Tidak terlihat angkutan publik yang melintas di jalanan depan rumah Bagus.

Namun jalan tembus dari Jalan Balikpapan–Samarinda ke Jalan Balikpapan–Samboja yang mengarah ke Tanah Merah–Tanjung Harapan yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar ramai dilalui kendaraan. Menurut informasi awal yang diperoleh, ibu kota baru akan berada di wilayah Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, sehingga lebih dekat dengan Selat Makassar. Namun kemudian Presiden mengumumkan lokasinya ada di sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Bagus, yang berasal dari Kediri, Jawa Timur, mengatakan Kecamatan Samboja sangat luas. Wilayahnya mencakup Kawasan Hutan Lindung Bukit Soeharto.

“Jadi jangan samakan luasan kecamatan di Pulau Jawa. Di Kalimantan kecamatan itu luas,” katanya.

Dari Kecamatan Samboja, tim melanjutkan perjalanan ke perbatasan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Hanya sekitar 10-15 menit berkendara dari simpang KM 38, terlihat marka peringatan untuk tidak memberi makan beruk liar yang kerap melintas dan bergerombol di tepi jalan, yang berada tak jauh dari demplot tanaman obat dan ulin milik Badan Litbang dan Teknologi KLHK.

Selanjutnya, mulai terlihat pula lubang-lubang tambang batu bara yang masih aktif maupun yang sudah selesai dieksploitasi. Berdasarkan pemaparan tentang rencana utama pembangunan ibu kota baru yang disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro maka lubang-lubang tambang tersebut akan tercakup dalam rencana pengembangan daerah resapan dan tampungan air sebagai habitat kehidupan liar perkotaan.

Sementara itu, kawasan di sepanjang Jalan Samboja–Sepaku mayoritas berupa hutan berselang-seling dengan kebun warga yang ditanami pisang, buah naga, lada, hingga kelapa sawit. Saat ruas jalan aspal yang sisi kiri dan kanannya banyak terkelupas itu mulai menanjak, kadang tampak pula lanskap hutan “berlapis-lapis” di kejauhan, memperlihatkan bentang alam Samboja.

Setelah berkendara menempuh jarak 59 kilometer dalam waktu sekitar 1,5 jam dari Kota Balikpapan, tim memasuki Desa Semoi Dua di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara. Menurut warga asli Desa Semoi Dua, H Lasmuin, desanya merupakan salah satu dari dua wilayah di kabupaten tersebut yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Tepatnya, berbatasan dengan Kelurahan Sungai Merdeka.

Desa Semoi Dua merupakan desa paling ujung di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara. Jaraknya sekitar tiga jam perjalanan dari pusat pemerintahan kabupaten melalui jalur Jalan Samboja-Sepaku. Desa yang berada tidak terlalu jauh dari akses menuju Kawasan Wisata Alam Bukit Bangkirai dan HTI yang dikelola PT Inhutani I Unit Balikpapan itu disebut-sebut sebagai titik awal pengembangan calon lokasi ibu kota baru.

Lasmuin sudah mendengar perihal pemindahan ibu kota negara ke perbatasan Kecamatan Sepaku dan Samboja.

“Positif lah, namanya ibu kota, daerah akan lebih maju dan ramai. Secara pribadi biasa saja lah, ya kita lihat saja ke depan,” kata Lasmuin menanggapi rencana pemerintah memindahkan ibu kota Negara Republik Indonesia ke wilayah sekitar tempat tinggalnya.

Namun transmigran asal Bojonegoro yang sudah 41 tahun menetap di Desa Semoi Dua itu bertanya-tanya, sebenarnya lahan yang mana yang akan digunakan untuk membangun ibu kota baru. Hal itu mengingat semua tanah di sekitar desanya milik warga.

Kekhawatiran pria yang sejak SD sudah ikut bertransmigrasi ke Semoi Dua itu berkurang mana kala Antara mengulang pernyataan Presiden bahwa pemerintah sudah punya lahan seluas 180 ribu hektare untuk membangun ibu kota negara yang baru. Lasmuin mengangguk-anggukkan kepala ketika mendengar informasi bahwa mungkin saja ibu kota baru akan dibangun di lahan-lahan hutan produksi yang merupakan hutan negara.

“Hutan di seberang jalan itu sudah Bukit Soeharto. Tapi kalau hutan produksi di sini, masuk akal kalau Inhutani,” ujar pria Jawa yang memperistri warga asli Paser itu.

Menuju pusat pemerintahan, guna mengetahui jarak tempuh dan kondisi dari titik perbatasan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegawa menuju kota Kabupaten Penajam Paser Utara, tim melanjutkan perjalanan melalui Jalan Samboja–Sepaku menjelang pukul 16.00 WITA. Semakin mendekati kota Kecamatan Sepaku, jalan yang rusak semakin banyak sehingga kendaraan tidak bisa leluasa melaju.

Setidaknya butuh waktu 30 menit untuk tiba di kantor Kecamatan Sepaku dari Desa Semoi Dua setelah melalui jalan-jalan yang rusak atau sedang dalam proses pengerasan kaku menggunakan beton. Agar lebih cepat sampai ke kota kabupaten, tim tidak singgah di kota kecamatan. Di wilayah Kecamatan Sepaku yang berpenduduk 31.814 jiwa, pasar dan pusat kecamatan merupakan daerah yang paling ramai. Hingga menjelang magrib, warung-warung masih ramai.

Sekitar 30 menit setelah perjalanan dari Desa Semoi Dua, terlihat lahan sangat luas dengan kontur sedikit berbukit di sisi kanan Jalan Provinsi Sepaku, Hutan Tanaman Industri (HTI) yang baru saja “dipanen”. HTI tersebut milik PT ITCI Hutani Manunggal, perusahaan patungan PT ITCI Kartika Utama (ITCKU) dan PT Inhutani-1. Lahan konsesi itu lah yang belakangan menjadi bahan perbincangan di sosial media hingga media massa nasional, karena disebut-sebut sebagai milik Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo Subianto.

Jalanan sebelum dan sesudah lahan konsesi itu sangat mulus. Kondisi jalan justru rusak dan dalam perbaikan saat mendekati wilayah Kelurahan Sepan dan Kelurahan Sotek hingga menjelang kota kabupaten.

Tim tiba di Kota Kabupaten Penajam Paser Utara sekitar pukul 20.10 WITA. Kota masih ramai, terutama di Jalan Provinsi atau Jalan Penajam–Kuaro yang merupakan jalan utama sekaligus akses menuju pelabuhan penyeberangan menuju Kota Balikpapan.

Kantor Bupati Penajam Paser Utara berdiri megah sekitar 10 kilometer dari Pelabuhan Penajam. Dari sini lah Bupati Penajam Paser Utara akan memimpin warganya untuk mempersiapkan diri menjadi bagian dari ibu kota baru.

Perjalanan tim Antara menyusuri lokasi ibu kota baru berakhir dengan perjumpaan dengan Bupati Gafur di Balikpapan, tempat sang bupati mengungkapkan harapan, “Insya Allah (akan) terjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.