Mufida: Pemerintah Harus Dukung Pemberdayaan Warga Hadapi Corona

AKTUALITAS.ID – Pemerintah bersikeras tetap tidak akan menerapkan karantina wilayah dan memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sementara itu, di berbagai tempat, masyarakat dengan inisiatif sendiri maupun dengan arahan kepala daerah melakukan berbagai upaya mencegah corona (Covid-19) meluas di wilayah mereka.

Terkait hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah pusat mendukung inisiatif warga tersebut. bahkan, seharusnya pemerintah memberdayakan warga dalam upayanya melindungi diri dan wilayah masing-masing

Mufida mencontohkan, di banyak tempat di seluruh Indonesia, warga melakukan pembatasan akses keluar masuk ke kawasan permukiman dan perkampungan. Warga juga melakukan penyemprotan disinfektan di wilayah permukimannya dengan maksud mencegah masuknya Covid-19 ke wilayah mereka

“Panduan bukan hanya untuk pencegahan penyebaran Covid-19, namun juga bagaimana warga bisa saling membantu ketika ada warga atau keluarga yang harus menjalani karantiba mandiri karena terpapar Covid-19. Inisiatif masyarakat ini harus didukung dan diberdayakan dengan memberikan panduan. ” papar Mufida.

Mufida mendukung penyataan bersama yang dibuat oleh Organisasi Profesi Pendukung Upaya Promotif dan Preventif untuk menekan laju penyebaran Covid-19 yang meminta agar masyarakat lebih diberdayakan melalui pembentukan gugus tugas. Masyarakat juga diberi arahan tentang peran yang bisa dilakukan.

Seharusnya, kata Mufida, warga bisa lebih diberdayakan, misalnya dalam mendukung warga yang melakukan isolasi mandiri, pengawasan ODP dan PDP dengan bantuan petugas kesehatan di Puskesmas.

Selain panduan, lanjut Mufida, pemerintah juga harusnya memberikan stimulus terhadap upaya saling gotong-royong warga dalam menghadapi Covid-19.

“Bahkan pemerintah juga seharusnya bisa bersinergi dengan warga dalam menyiapkan tempat isolasi atau perawatan sementara berbasis komunitas bagi warga berstatus PDP namun tidak dapat diisolasi di rumah karena kondisi rumah yang tidak memungkinkan, sementara kapasitas RS juga terbatas,” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Menurut Mufida, kondisi terburuk dimana jumlah warga yang berstatus PDP maupun positif yang terus meningkat sementara sarana rumah salit untuk perawatan maupun isolasi terbatas harus diantisipasi.

“Pada sisi inilah pemerintah perlu bersinergi dengan warga masyarakat untuk melakukan perawatan bagi warga terpapar yang masih dapat ditangani di luar rumah sakit,” tandas Mufida. [Kiki Budi Hartawan]