PKS: Pengelolaan Kartu Prakerja Bukan Jadi Lahan Proyek

AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kurniasih Mufidayati meminta program Kartu Prakerja tidak dijadikan sebagai lahan proyek.

Dia menyatakan pengelolaan program Kartu Prakerja merupakan amanah bangsa dan negara untuk membantu masyarakat yang belum bekerja atau yang jadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) karena dampak corona (Covid-19).

“Pengelolaan Kartu Prakerja bukanlah proyek tapi ini adalah amanah negara dan bangsa untuk membantu para pekerja korban ekonomi di masa pandemi Covid-19 ini,” ucap Kurniasih dalam keterangannya, Kamis (16/4/2020).

Ia menyatakan bahwa semua pihak yang mengelola program Kartu Prakerja harus bertanggung jawab di dunia dan akhirat. Menurut Kurniasih, pengelola Kartu Prakerja harus bekerja secara transparan, adil, dan merata.

“Mari saling menjaga, melindungi, dan menolong masyarakat terdampak Covid-19, bukan malah sebaliknya,” tuturnya.

Ia pun berpesan agar tidak ada pihak yang berpikiran memanfaatkan situasi di tengah pandemi virus corona untuk memetik keuntungan.

Kurniasih mengingatkan bahwa jutaan masyarakat Indonesia yang telah kehilangan pekerjaan akibat pandemi virus corona tengah menantikan manfaat dari program Kartu Prakerja.

“Jangan berikan harapan palsu kepada mereka yang sedang kesusahan. Semoga hati nurani masih hadir dalam pengelolaan Kartu Prakerja untuk yang berhak mendapatkannya,” ujar Kurniasih.

Terpisah, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay menyoroti lembaga pelatihan yang digandeng pemerintah dalam program Kartu Prakerja.

Ia meminta pemerintah menerangkan alasan-alasan pemilihan sebuah lembaga untuk dilibatkan dalam menyediakan pelatihan di program Kartu Prakerja.

Menurutnya, keterangan dari pemerintah itu dibutuhkan agar program Kartu Prakerja dapat berjalan sukses.

“Pemerintah diharapkan lebih terbuka dalam menjelaskan alasan-alasan pemilihan suatu lembaga yang direkrut, termasuk keterlibatan Ruangguru,” ujar Saleh.

Saleh berkata, wajar bila publik mempersoalkan keterlibatan sejumlah lembaga untuk memberikan pelatihan di program Kartu Prakerja. Pasalnya, peserta yang akan dilatih berjumlah 5,6 juta orang.

Dia kemudian mempertanyakan berapa nominal yang akan diterima masing-masing lembaga pelatihan dari setiap individu yang mengikuti program Kartu Prakerja.

“Berapa kira-kira yang akan diperoleh lembaga itu per orang? Berapa orang yang dapat dilatih oleh setiap lembaga?” ucap Saleh.

Pemerintah memutuskan menggelontorkan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk program kartu prakerja. Dari total anggaran itu, sebesar Rp5,6 triliun digunakan untuk biaya pelatihan, dana insentif sebesar Rp13,45 triliun, dana survei Rp840 miliar, dan dana PMO Rp100 juta.

Pemerintah kemudian menunjuk delapan perusahaan sebagai mitra kartu prakerja yakni Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijarmahir, dan Sisnaker.

Ruangguru jadi salah satu sorotan karena perusahaan rintisan atau start up itu dimiliki oleh Staf Khusus Presiden Jokowi, Adamas Belva Syah Devara.

Dalam program Kartu Prakerja, pemerintah menargetkan 5,6 juta orang penduduk menjadi penerima kartu prakerja. Mereka akan mendapatkan dana bantuan pelatihan Rp1 juta, penuntasan pelatihan Rp600 ribu per bulan selama empat bulan, dan Rp150 ribu untuk survei kebekerjaan.