Berita
Ferry Mursyidan: Baiknya Pelaksanaan Pilkada 2020 Tak Dipaksakan
AKTUALITAS.ID – Politisi yang juga Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan berpesan agar pelaksanaan Pilkada 2020 tak dipaksakan. Mengingat wabah pandemi Covid19 memeterai pelajaran penting bahwa melindungi kehidupan masyarakat adalah tujuan utama semua kebijakan Negara dalam mengahadapi wabah ini. Dan sebenarnya wabah ini juga sedikit memberi ujian alami kepada para pemimpin, termasuk […]

AKTUALITAS.ID – Politisi yang juga Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan berpesan agar pelaksanaan Pilkada 2020 tak dipaksakan.
Mengingat wabah pandemi Covid19 memeterai pelajaran penting bahwa melindungi kehidupan masyarakat adalah tujuan utama semua kebijakan Negara dalam mengahadapi wabah ini. Dan sebenarnya wabah ini juga sedikit memberi ujian alami kepada para pemimpin, termasuk kepala daerah.
Hal ini disampaikan menyusul pemerintah dan DPR sudah merestui permintaan tambahan anggaran yang diperlukan untuk menggelar Pilkada di tengah Pandemi Covid-19. KPU pun bersiap memulai kembali tahapan pada 15 Juni 2020 ini.
“Jadi pelaksanaan Pilkada pada Desember 2020 adalah sesuatu yang sangat beresiko dan justru bisa mengganggu tahapan pelaksanaan Pilkada itu sendiri,” ucap Ferry, Jumat (12/6/2020).
“Jika diundurkan sampai (setidaknya) pertengahan 2021, selain mematangkan Protokol Kesehatan dalam Pilkada , juga kita semua berharap pandemi COVID19 ini sudah relatif bisa dihadapi dengan tatanan yang terstandar, dan Masyarakat Pemilih memiliki keyakinan untuk bisa berpartisipasi dengan rasa aman dengan Protokol Kesehatan yang tersedia,” lanjutnya.
Menurut Ferry, usulan penundaan Pilkada justru karena ingin pelaksanaan Pilkada secara berkualitas dan partisipatif karena ada rasa aman, bukan sekedar untuk menunda dari segi waktu, tapi supaya Pilkada tidak diselenggarakan sekedar ada Pilkada.
“Sehingga intrik pelaksanaan Pemilu berikutnya, Indonesia sudah punya model atau pola pelaksanaannya yang memenuhi prinsip-prinsip Demokrasi, Menjamin Hak Politik Masyarakat dan dengan Penerapan Protokol Kesehatan,” tutupnya.
-
OASE26/09/2025 05:00 WIB
Etika Bersosial Media Untuk Pasangan Suami Istri
-
JABODETABEK26/09/2025 13:30 WIB
Kombes Iman dan Kombes Edy Isi Jabatan Direktur Reserse Polda Metro
-
FOTO26/09/2025 16:03 WIB
FOTO: Kerjasama Mentrans dan Menperin Kembangkan Industri di Kawasan Transmigrasi
-
NUSANTARA26/09/2025 13:00 WIB
Dugaan Keracunan MBG yang Dialami Siswa SD, Diselidiki Pemkab Banyumas
-
NASIONAL26/09/2025 09:00 WIB
Puluhan Penerjun Bakal Meriahkan HUT ke 80 TNI Bulan Oktober Mendatang
-
POLITIK26/09/2025 14:30 WIB
DPR dan Pemerintah Setujui RUU BUMN, Berlanjut ke Paripurna
-
DUNIA26/09/2025 16:30 WIB
Trump Umumkan Tarif Baru untuk Obat, Truk, dan Furnitur
-
JABODETABEK26/09/2025 05:30 WIB
Jakarta Diperkirakan Cerah Berawan