Berita
DPR Tolak Libatkan TNI Urusi Kerukunan Beragama
AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq menolak pelibatan TNI dalam urusan kerukunan beragama. Wacana itu muncul setelah Kementerian Agama dan TNI AD membahas sinergi program peningkatan kerukunan beragama di Kantor Kemenag beberapa waktu lalu. “Saya ingin mengoreksi pernyataan jubir Kemenag pada tanggal 1 juli 2020 tentang pelibatan TNI dalam urusan kerukunan beragama. […]

AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq menolak pelibatan TNI dalam urusan kerukunan beragama. Wacana itu muncul setelah Kementerian Agama dan TNI AD membahas sinergi program peningkatan kerukunan beragama di Kantor Kemenag beberapa waktu lalu.
“Saya ingin mengoreksi pernyataan jubir Kemenag pada tanggal 1 juli 2020 tentang pelibatan TNI dalam urusan kerukunan beragama. Kami menolak keras upaya itu,” ujar Maman saat rapat kerja Komisi VIII DPR dengan Kementerian Agama, Selasa, (7/7/2020).
Politikus PKB ini menjelaskan, pelibatan TNI bertentangan dengan prinsip demokrasi dan agenda reformasi sektor keamanan, hingga UU TNI.
“Itu bertentangan prinsip demokrasi human right atau HAM, agenda reformasi sektor keamanan, serta UU No.34 tahun 2004 tentang TNI UU TNI,” jelasnya.
Maman menilai, seharusnya Kementerian Agama melakukan pendekatan biologis dalam rangka peningkatan kerukunan umat beragama. Bukan pendekatan keamanan dengan melibatkan TNI. Kerukunan yang tercipta dengan pelibatan TNI hanya semu.
“Bapak punya satker ke bawah paling menyentuh dari semua kementerian, kementerian agama paling bagus, KUA penyuluh dan sebagainya,” katanya.
“Itu sudah berfungsi kalau itu diambil oleh tentara maka yang terjadi kerukunan semu bukan substansial,” tambah Maman.
Dia menolak wacana Kementerian Agama tersebut. Maman sarankan TNI tidak perlu mengurusi kehidupan kerukunan beragama.
“Biar tentara menjaga kita secara teritorial dan biarkan agenda reformasi kita dwifungsi TNI itu betul-betul berlaku,” ucapnya.
Menjawab kritis tersebut, Menag Fachrul Razi bilang pelibatan TNI itu hanya untuk pembinaan masalah rumah ibadah dan sekolah ibadah di Papua. Sehingga Kemenag mengundang TNI sampai Polri untuk mengawasi kegiatan di Papua.
“Memang kami niatkan banyak memperhatikan masalah pembinaan rumah ibadah dan sekolah-sekolah ibadah di Papua. Untuk itu kami mengundang teman-teman polisi dan tentara yang tugas di sana untuk melihat apa-apa yang perlu diwaspadai,” katanya.
Mantan Wakil Panglima TNI ini meluruskan, tidak ada pelibatan TNI dalam urusan kerukunan beragama. Pihaknya hanya meminta masukan kepada TNI mengenai pengawasan kegiatan ibadah di Papua.
“Bahwa memang kami ingin meningkatkan kegiatan keagamaan di Papua dalam kaitan supaya bisa meredam situasi lebih baik,” ucapnya.
“Sebetulnya sama sekali tidak ada niat kita untuk melibatkan tni, hanya waktu itu kami minta masukan begitu,” tutup Fachrul.
-
RAGAM14/03/2025
Film “The Brutalist” Sukses Raup 45 Juta Dolar AS di Box Office
-
JABODETABEK14/03/2025
Cepat Tanggap! Polisi Amankan Duo Jambret yang Bikin Resah Warga Bogor
-
OLAHRAGA13/03/2025
Amorim: MU Siap Buktikan Diri di Tengah Kritik Ratcliffe
-
NASIONAL14/03/2025
KPK Telusuri Jejak Korupsi Bank BJB: Ridwan Kamil Bakal Diperiksa
-
MULTIMEDIA13/03/2025
FOTO:Â Hakim Tolak Keberatan Tom Lembong dalam Kasus Korupsi Importasi Gula
-
NASIONAL14/03/2025
Ahok ‘Kaget’: Kejagung Punya Data Lebih Banyak Soal Korupsi Pertamina
-
EKBIS14/03/2025
Mentan Masih Temukan Kecurangan Takaran Minyakita oleh 7 Perusahaan di Surabaya
-
MULTIMEDIA14/03/2025
FOTO:Â Komisi I DPR Rapat dengan Panglima dan Kepala Staf Bahas RUU TNI