Syarief Hasan Tegaskan Demokrat Tak Mendalangi Demontrasi Tolak UU Cipta Kerja

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mengingatkan Pemerintah agar mempertimbangkan masukan publik terkait penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja. Menurutnya, penolakan yang dilakukan oleh berbagai kalangan murni lahir dari keresahan masyarakat.

“Ketika kita mendengar aspirasi mereka tentang uang pesangon yang berkurang, hak cuti yang semakin lemah, UMR yang semakin kecil, dan aspirasi lainnya maka dapat dipastikan bahwa mereka telah melakukan kajian sebelumnya,” ungkap Syarief dalam keterangannya, Rabu (14/10/2020).

Apalagi, kata dia, tidak hanya kalangan mahasiswa dan buruh yang menyatakan penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Organisasi keagamaan terbesar di Indonesia juga turut menyuarakan penolakannya terhadap UU Ciptaker yang sudah di sahkan DPR dan Pemerintah beberapa waktu lalu.

“Organisasi keagamaan terbesar di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama juga telah menyatakan dengan tegas bahwa UU Cipta Kerja hanya menguntungkan konglomerat dan kapitalis, namun menindas dan menginjak kepentingan para buruh, petani dan rakyat kecil,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini pun menegaskan jika serangkaian penolakan dan demonstrasi oleh elemen di berbagai daerah bukan didalangi oleh Partai Demokrat. Menurutnya, hal itu murni karena keresahan masyarakat.

“Demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, buruh, dan elemen lainnya merupakan demonstrasi yang murni, independen, dan tidak terikat dengan politik praktis,” tegas Syarief.

Meski demikian, ia menyatakan Partai Demokrat mendukung segala bentuk implementasi kehidupan berdemokrasi, tidak anarkis di Indonesia. “Demonstrasi adalah bagian dari penyampaian pendapat dan implementasi demokrasi, tidak anarkis yang dijamin dalam UUD 1945. Kami Partai Demokrat menegaskan tidak pernah mendalangi demonstrasi yang terjadi di lapangan,” imbuhnya.

Dia menilai pihak-pihak tertentu yang menuduh Partai Demokrat berada di balik kericuhan aksi Tolak Omnibus Law tersebut sangat tidak bertanggungjawab.

“Penolakan kami terhadap Omnibus Law Cipta Kerja di DPR RI murni berasal dari kajian internal kami. Kami Partai Demokrat dan Bapak SBY tidak pernah berpikir untuk mendalangi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat, karena kami sangat menghargai konstitusi dan demokrasi, tuduhan tersebut adalah tuduhan tidak berdasar,fitnah dan tidak bertanggungjawab,” tegasnya lagi.

Menurut Syarief, tak hanya buruh, mahasiswa, dan organisasi keagamaan yang menolak, akan tetapi Guru Besar dari berbagai kampus juga menyatakan sikap penolakannya.

“Kami dari Partai Demokrat tidak mungkin mendalangi penolakan tersebut. Sebab, Guru Besar adalah strata tertinggi kampus yang objektif dan ilmiah* dalam memandang suatu isu,” jelasnya.