Alasan Situasi Covid-19, Polisi Takkan Terbitkan STTP Demo 20 Oktober

AKTUALITAS.ID – Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana mengatakan pihaknya tak menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) terkait rencana demonstrasi pada Selasa (20/10).

Sejumlah elemen buruh dan mahasiswa bakal kembali melakukan aksi demonstrasi menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Aksi ini bertepatan dengan momen satu tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Nana menuturkan STTP tak diterbitkan lantaran saat ini Jakarta masih menghadapi pandemi virus corona.

“Jadi sampai saat ini situasi bahaya (pandemi Covid-19), kami tidak mengeluarkan STTP,” kata Nana di Polda Metro Jaya, Senin (19/10).

Kendati demikian, Nana menyebut pihaknya akan tetap mengawal dan mengamankan aksi demo tersebut.

Kata Nana, pengamanan itu akan dilakukan oleh personel gabungan TNI dan Polri. Namun, dia belum mengungkapkan berapa jumlah personel yang akan diterjunkan.

“Kami siapkan anggota untuk pengamanan untuk mengawal, melayani dan mengamankan aksi demo,” ujarnya.

Di sisi lain, Nana mengimbau kepada masyarakat untuk tak perlu melakukan aksi demo.

Menurutnya, penyampaian aspirasi tak mesti disampaikan lewat unjuk rasa. Apalagi di tengah masa pandemi saat ini.

“Penyampaian aspirasi tidak harus turun ke jalan, kalau harus (menyampaikan aspirasi) bisa bertemu dengan siapa, kita mediasi, cukup perwakilan saja, situasi masih pandemi,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengatakan tuntutan dalam aksi demo besok masih sama, yaitu menuntut agar Presiden Jokowi membatalkan UU Ciptaker dan menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu).

“Tuntutan masih sama, pembatalan UU Cipta Kerja dan menerbitkan Perppu,” ujarnya, Senin (19/10).

Dia menyebut massa buruh akan melakukan longmarch dari Universitas Indonesia (UI), Salemba hingga depan Istana Kepresidenan Jakarta.

Tuntutan yang sama juga akan disampaikan oleh BEM SI. Selain itu, mereka juga mengecam langkah pemerintah yang berusaha mengintervensi gerakan dan suara rakyat serta berbagai tindakan represif aparat kepada seluruh massa aksi.

“Mengajak mahasiswa seluruh Indonesia bersatu untuk terus menyampaikan penolakan atas UU Cipta Kerja hingga UU Cipta Kerja dicabut dan dibatalkan,” ucap Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Remy Hastian.