Pulihkan Kepercayaan Sistem Imigrasi, Biden Akan Berikan Kewarganegaraan bagi 9 Juta Imigran

Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan meminta pemerintahannya memberi kewarganegaraan kepada sembilan juta imigran.

Biden juga memerintahkan peninjauan seluruh aturan hukum mengenai imigrasi dan integrasi yang diberlakukan saat AS di bawah pimpinan Donald Trump.

“Peninjauan tersebut kemungkinan akan mengarah pada perubahan kebijakan yang dramatis” ujar salah seorang pejabat senior Pemerintah AS, seperti dikutip dari AFP, Selasa (2/1).

Tujuan dari kebijakan itu, menurut pejabat senior AS untuk memulihkan kepercayaan pada sistem imigrasi dan mempromosikan integrasi warga Amerika.

“Presiden Trump begitu fokus pada dinding pembatas sehingga dia tidak melakukan apapun untuk mengatasi akar masalah penyebab mengapa orang datang ke perbatasan selatan kami,” ujarnya.

Kebijakan di era Trump memungkinkan petugas menuntut dan mendeportasi pendatang yang memasuki AS secara ilegal. Lalu anak-anak mereka ditempatkan ke dalam tahanan federal.

Banyaknya protes dan kritik dari luar, membuat Trump terpaksa mencabut kebijakan itu. Tetapi ratusan anak migran belum dikembalikan kepada orang tuanya.

Sejalan dengan janji kampanye Biden, salah satu kebijakan yang akan diberlakukan yakni menyatukan kembali keluarga migran yang telah dipisahkan oleh kebijakan “nol toleransi” Trump, 2018 lalu. Tugas tersebut akan diemban oleh tim kerja.

Tim kerja itu akan mencoba cara untuk menyatukan kembali keluarga yang terpisah, tanpa menyebutkan secara spesifik apakah hal tersebut memungkinkan orang tua atau anak yang telah dideportasi dapat kembali ke tanah AS.

Akan ada peninjauan atas apa yang disebut “aturan retribusi publik” yang diperkenalkan 2019 lalu, yang diizinkan pemerintah menolak kewarganegaraan atau melamar kartu hijau untuk para migran menerima bantuan sosial, subsidi perawatan, atau tunjangan perumahan.

“(Aturan retribusi publik) pada dasarnya menciptakan atau menetapkan uji kekayaan bagi para imigran” kata salah seorang pejabat senior Biden.

Upaya pemerintahan Biden untuk membatalkan kebijakan imigrasi era Trump kemungkinan akan disambut oleh sayap kiri Partai Demokrat.

Sejak menjabat, dia telah membatalkan dua hal penting dari pendahulunya, menangguhkan pembangunan tembok di sepanjang perbatasan dengan Meksiko dan mencabut larangan masuk AS bagi penduduk sejumlah negara dengan mayoritas penduduk Muslim.

Biden juga telah mengirim RUU ke Kongres yang dapat mengarah pada perolehan kewarganegaraan jutaan migran yang tidak memiliki tidak dokumen di Amerika Serikat.

Adopsi undang-undang, bagaimanapun, akan membutuhkan dukungan dari beberapa anggota parlemen Republik dan itu bukan hal yang mudah.

Sisi lain, sebagian besar reformasi akan dipimpin oleh Sekretaris Keamanan Dalam Negeri. Untuk posisi tersebut, Biden telah mencalonkan Alejandro Mayorkas. Ia akan mengawasi masalah imigrasi, perbatasan dan situasi darurat.