Politikus Demokrat: Lebih Baik Hasto Fokus Kasus Korupsi Yang Membelit Internal Partainya

AKTUALITAS.ID – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menutup peluang partainya untuk koalisi dengan Demokrat dan PKS di Pemilu 2024. Hasto bahkan mengungkit Pemilu 2009 yang dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dianggap penuh manipulasi. Hal ini membuat para kader Demokrat berang.

Politisi Partai Demokrat Irwan Fecho menyarankan, Hasto untuk fokus saja pada kasus-kasus korupsi yang membelit internal partainya.

“Ketimbang cawe-cawe ngurusi partai lain, Mas Hasto lebih baik bantu Pemerintah dan KPK temukan Harun Masiku yang sudah 500 hari menghilang,” kata Irwan, Sabtu (29/5/2021).

Irwan kembali menyinggung nama Hasto Kristianto yang disebut dalam kasus suap pergantian antarwaktu yang melibatkan Harun Masiku sebagai penyuap, agar bisa menggantikan Riezky Aprilia.

Dalam persidangan, pengacara PDIP Donny Tri Istiqomah menyebut Hasto mengetahui upaya pergantian ini. Terdakwa pemberi suap, Saeful Bahri, juga diketahui sebelumnya menjadi staf Hasto.

“Mas Hasto pasti pusing dengan kasus yang menyeret namanya ini. Tapi tidak perlulah bawa-bawa nama partai lain untuk mengalihkan perhatian. Sebagai Sekjen, mas Hasto harusnya membantu Presiden Jokowi maupun Ketum Bu Megawati untuk menyelesaikan masalah yang menggerogoti dukungan wong cilik PDIP ini,” ujar Irwan.

Irwan menegaskan, semasa pemerintahan Presiden SBY dulu, hanya butuh 78 hari bagi KPK untuk membekuk Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Demokrat yang terlibat korupsi.

“Masa sekarang sampai 500 hari, Harun Masiku belum ketemu? Kemauan politik partai yang berkuasa sangat krusial untuk menegakkan hukum dengan adil,” imbuh dia.

Selain tak ingin berkoalisi dengan Demokrat, Hasto juga sempat mengungkit Pemilu 2009 yang dimenangkan Partai Demokrat. Menurut Hasto, kemenangan capres Partai Demokrat SBY kala itu dianggap penuh manipulasi.

“Saya mendengar dari internal Demokrat sendiri terkait kecurangan Pemilu 2004 dan 2009, dan bagaimana pada tahun 2009 saya jadi saksi manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) itu dilakukan, bagaimana politik bansos itu dilakukan sehingga ada pihak yang menjuluki Pak SBY itu Bapak Bansos Indonesia,” ungkap Hasto dalam webinar yang digelar lembaga Para Syndicate di Jakarta, Jumat (28/5) kemarin.