Berita
Wakil Ketua DPR Heran Soal Kenaikan PPN yang Beredar di Tengah Masyarakat
AKTUALITAS.ID – Rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 12 persen menjadi polemik. Sejumlah pihak melontarkan kritik terkait rencana tersebut. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku heran soal kabar yang tersebar di tengah masyarakat. Dia bertanya-tanya, dari mana masyarakat mendapatkan informasi tersebut. “Saya juga bingung itu sumbernya dari […]
AKTUALITAS.ID – Rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 12 persen menjadi polemik. Sejumlah pihak melontarkan kritik terkait rencana tersebut.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku heran soal kabar yang tersebar di tengah masyarakat. Dia bertanya-tanya, dari mana masyarakat mendapatkan informasi tersebut.
“Saya juga bingung itu sumbernya dari mana yang beredar di masyarakat maupun di media sosial,” ujar dia, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (11/6/2021)
Menurut dia, setiap kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah, biasanya itu akan dikonsultasikan kepada DPR. Apalagi kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat banyak.
“Sampai saat ini kita belum menerima apapun soal itu untuk kebijakan pemerintah. Juga kalau melalui UU, itu pasti akan dibahas antara DPR dan pemerintah,” urai dia.
Ketua Harian Partai Gerindra itu pun mengatakan, program paling penting yang dilakukan oleh pemerintah saat ini yakni program pemulihan ekonomi nasional. Dia berpandangan, kebijakan-kebijakan dalam pemulihan ekonomi justru tidak akan dijalankan dengan membebani masyarakat.
“Teman-teman DPR juga kemarin ketika mendengar isu itu sudah menyatakan bahwa hal seperti Insha Allah tidak akan terjadi. Dan mereka akan komit mengawal pemulihan ekonomi nasional dalam rangka pandemi Covid-19 ini,” imbuh Dasco.
Draft usulan dari Pemerintah, lanjut dia, belum sampai di DPR. Karenanya, dia sekali lagi menyampaikan rasa heran atas timbulnya polemik di tengah masyarakat.
“Kalau sampai meja pimpinan saja belum, apalagi sampai ke komisi terkait sehingga hal kemudian berkembang di masyarakat, di medsos itu juga bisa membingungkan masyarakat karena hal itu belum ada bahannya,” tandas dia.
-
EKBIS23/03/2026 13:00 WIBUltimatum 48 Jam Trump Picu Lonjakan Harga Minyak Dunia
-
DUNIA23/03/2026 08:00 WIBDiancam Trump, Iran Siap Hancurkan Fasilitas Energi AS
-
OLAHRAGA23/03/2026 17:00 WIBPembalap Indonesia Veda Ega Ukir Sejarah, Raih Posisi ke Tiga Moto3 Brazil
-
NASIONAL23/03/2026 09:00 WIBIM57 Sebut KPK Pecahkan Rekor soal Tahanan Yaqut
-
NASIONAL23/03/2026 10:00 WIBPrabowo: Reformasi Polri Tak Hanya Lewat Komite
-
EKBIS23/03/2026 14:00 WIBSIA Hentikan Penerbangan ke Dubai Sampai 30 April 2026
-
NASIONAL23/03/2026 11:00 WIBSiap-siap! Pemerintah Kaji Aturan WFH Seminggu Sekali
-
RAGAM23/03/2026 08:30 WIBBRIN: Antisipasi Kekeringan di Pantura Jawa dan Banjir di Sulawesi-Maluku Akibat El Nino

















