Berita
Demokrat Nilai Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Masih Tidak Konsisten
AKTUALITAS.ID – Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan menilai, kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 masih ada yang tidak kompeten dan konsisten. Sehingga seharusnya kasus Covid-19 bisa melandai. “Kalau kita melihat pemerintah dalam hal menangani pandemi Covid ini secara terus terang sedikit agak terlambat, saya katakan banyak kebijakan pemerintah yang tidak kompeten,” ujar Syarief […]
AKTUALITAS.ID – Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan menilai, kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 masih ada yang tidak kompeten dan konsisten. Sehingga seharusnya kasus Covid-19 bisa melandai.
“Kalau kita melihat pemerintah dalam hal menangani pandemi Covid ini secara terus terang sedikit agak terlambat, saya katakan banyak kebijakan pemerintah yang tidak kompeten,” ujar Syarief dalam diskusi daring, Sabtu (14/8/2021).
“Akibatnya seharusnya kita sudah mengalami penurunan dan pelandaian dan juga kita akan tentunya lebih baik, tapi kita tahu pasti begitu banyak kendala yang kita lakukan. Kita tahu pemerintah dalam posisi dilematis, apakah diutamakan kesehatan untuk rakyat atau ekonomi lebih awal,” ujar Wakil Ketua MPR ini.
Syarief mengatakan, pemerintah lebih mengutamakan ekonomi sehingga tidak terjadi kebijakan yang memutus rantai penyebaran Covid-19.
Sedangkan setelah satu tahun berlalu pemerintah baru menyadari kebijakan yang mengarah kepada kesehatan untuk menyelamatkan masyarakat lebih diperlukan.
“Inilah yang menyebabkan kita agak sedikit telat melakukan kebijakan lockdown sekalipun kita lockdown beberapa saat ini masih berlangsung,” ujarnya.
Syarief menilai, kebijakan pemerintah juga tidak konsisten. Pemerintah memberikan ruang kepada stakeholder yang selain berkepentingan untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan alasan untuk melanjutkan proyek strategis pemerintah.
“Seperti contoh pada sabtu kemarin 7 Agustus, masih terdapat tenaga kerja dari China masuk ke Indonesia di sela-sela kita masih melakukan PPKM Darurat. Ini salah satu contoh kebijakan kontroversial yang seharusnya tidak terjadi, namun kalau ditelusuri tentunya akan menimbulkan pertanyaan dari masyarakat,” katanya.
-
NUSANTARA21/02/2026 20:03 WIBKronologi Tewasnya Pelajar yang Dihantam Helm oleh Oknum Brimob
-
NASIONAL21/02/2026 10:00 WIBEddy Soeparno: Energi Terbarukan Kunci Ketahanan Energi Indonesia
-
EKBIS21/02/2026 11:30 WIBRekor Baru! Harga Emas Antam Tembus Rp3 Juta per Gram Hari Ini
-
EKBIS21/02/2026 19:00 WIBAtasi Anomali Pangan, Satgas Saber Cegah Oplos Beras di NTB
-
NUSANTARA21/02/2026 20:00 WIBOknum Brimob Penganiaya Anak Hingga Meninggal Dunia, Ditetapkan Sebagai Tersangka
-
JABODETABEK21/02/2026 10:30 WIBPramono Anung: Persoalan Klasik Jakarta Masih Belum Tuntas
-
OLAHRAGA21/02/2026 22:30 WIBSetelah 9 Tahun Pensiun, Floyd Mayweather Bakal Naik Ring Lagi
-
NASIONAL21/02/2026 09:00 WIBPKS Anggap Jokowi Lupa Peranannya dalam Revisi UU KPK 2019

















