AHY: Post-Truth Politics Lahirkan Profesi Baru BuzzerProduksi dan Sebar Fitnah

AKTUALITAS.ID – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, ada tiga hal yang berdampak terhadap mundurnya kualitas demokrasi. Tiga hal itu adalah politik uang, politik identitas dan post-truth politics.

Menurutnya seharusnya Pemilu dan Pilkada menjadi ajang kontestasi intelektual, kapasitas kepemimpinan, dan integritas. Namun pada kenyataannya, politik uang menyesaki politik elektoral dengan pragmatisme dan transaksional, bukan gagasan, visi misi dan program aksi figur.

“Tapi pada kenyataannya, politik kita semakin disesaki oleh pragmatisme dan transaksionalisme. Artinya, demi kemenangan elektoral, politik uang, menjadi jalan pintas, tentu bagi mereka yang punya uang berlimpah,” katanya dalam pidato kebangsaan yang digelar CSIS Indonesia, Senin (23/8).

Berikutnya, AHY mengungkapkan, politik identitas sangat berbahaya karena dampak jangka panjangnya perpecahan. Dia menjelaskan, sejumlah kalangan menggunakan politik identitas untuk memenangkan dukungan elektoral dengan menyentuh sentimen primordial atau identitas tertentu karena dianggap membawa kemenangan.

“Harganya terlalu tinggi. Kebhinekaan adalah kekuatan; sebaliknya, bisa menjadi sumber perpecahan bangsa, jika kita tidak merawatnya dengan baik. Jangan pula bentur-benturkan Pancasila dengan agama. Semua agama mengajarkan kebaikan dan kemuliaan. Artinya, nilai-nilai agama, compatible dengan nilai-nilai Pancasila,” terangnya.

Terakhir adalah post-truth politics. Politik fitnah dan saling membunuh karakter itu semakin mudah diorkestrasi di tengah era digital. Hoaks, kampanye hitam, ujaran kebencian dan lainnya dianggap sebagai norma baru dalam kehidupan demokrasi hari ini.

AHY mengatakan, post-truth politics melahirkan profesi baru yaitu buzzer. Pekerjaannya memproduksi dan menyebar fitnah dan kebohongan.

“Kenyataannya, justru sekarang ada profesi baru, yaitu pasukan buzzer, yang memang pekerjaannya adalah memproduksi dan menyebar fitnah dan kebohongan, termasuk menghabisi karakter seseorang, atau suatu kelompok, yang dianggap berbeda sikap dan pandangan,” tutupnya.