Soal Pembubaran Densus 88, NasDem Sebut Fadli Zon Terlalu Tendensius dan Provokatif

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua Komisi III DPR dari fraksi NasDem, Ahmad Sahroni menyebut pernyataan politikus Partai Gerindra, Fadli Zon terlalu tendensius dan provokatif soal usulan pembubaran Densus 88 karena telah menimbulkan islamofobia.

Menurut Sahroni, fakta di lapangan, aksi terorisme justru dilakukan tidak berdasar pada agama apapun. Dia berpendapat, kalau aksi teror banyak dilakukan umat Muslim, itu memang fakta yang tidak bisa dibantah.

“Soal tuduhan Islamofobia, saya rasa ini agak provokatif. Karena teroris itu tidak berkaitan dengan agama manapun, jadi tidak ada korelasinya. Mau agama Islam, Kristen, Budha, atau apapun kalau melakukan tindakan terorisme ya pasti diberantas,” kata Sahroni dalam keterangannya, Jumat (8/10/2021).

“Kalau memang mayoritas jaringan terorisme membawa embel-embel Islam, ya itu fakta adanya,” tambahnya.

Sahroni menolak usul Fadli Zon agar Densus 88 Antireror di bawah Polri dibubarkan. Menurut dia, keberadaan lembaga itu masih sangat dibutuhkan, mengingat beberapa peristiwa teror belum lama ini, seperti di Makassar dan terakhir di Jakarta.

Dia meminta Fadli Zon agar tak buru-buru terkait usul pembubaran Densus. Bendahara Umum Partai NasDem itu menyarankan Fadli agar sowan kepada para keluarga korban aksi teror.

“Saya rasa Pak Fadli Zon sebaiknya sebelum menyimpulkan sesuatu lebih baik tabayun dulu, ngobrol dulu dengan densus 88 dan para keluarga korban,” kata dia.

Pernyataan Fadli soal pembubaran Densus 88 sebelumnya disampaikan dalam cuitannya pada Rabu (6/10) lalu. Ia mengkritik narasi Densus yang menyebut kemenangan Taliban di Afghanistan akan memicu aksi teror di dalam negeri.

Menurut Fadli narasi tersebut sangat berbau Islamofobia. Ia setuju terorisme harus diberantas. Namun tidak dengan narasi menyesatkan dan menimbulkan pada Islam.

“Narasi semacam ini tak akan dipercaya rakyat lagi, berbau Islamifobia. Dunia sdh berubah, sebaiknya Densus 88 ini dibubarkan saja. Teroris memang harus diberantas, tapi jgn dijadikan komoditas,” demikian cuitan Fadli, Rabu (6/10).