Kementerian Kebudayaan Mulai Program Film Kepahlawanan, Fokus Angkat Sejarah 1945–1950

AKTUALITAS.ID – Kementerian Kebudayaan resmi meluncurkan Program Produksi Film Narasi Kepahlawanan Tahun 2026 sebagai upaya memperkuat literasi sejarah sekaligus mendorong lahirnya karya perfilman bertema perjuangan bangsa yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan program tersebut diawali dengan Dialog 45 dan pembukaan sayembara produksi film yang ditujukan bagi para sineas Indonesia. Program ini diharapkan mampu menghadirkan narasi sejarah yang lebih dekat dengan masyarakat, terutama generasi muda.

“Kita telah mendengarkan Dialog 45 sekaligus peluncuran program produksi film narasi kepahlawanan. Tujuannya adalah mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda, tentang sejarah, kepahlawanan, dan perjuangan para tokoh bangsa,” ujar Fadli Zon usai konferensi pers Program Produksi Film Narasi Kepahlawanan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Menurut Fadli, film-film yang akan diproduksi tidak hanya mengangkat tokoh nasional yang sudah dikenal luas, tetapi juga figur-figur lain yang berperan penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui berbagai jalur, mulai dari perjuangan fisik, diplomasi, hingga kontribusi di bidang lainnya.

Ia menjelaskan proses seleksi akan melibatkan sineas, sejarawan, penulis skenario, serta dewan juri yang memiliki pengalaman di bidang perfilman dan sejarah. Para sejarawan juga akan berperan sebagai konsultan agar setiap karya memiliki pijakan sejarah yang kuat.

Program ini mengangkat periode sejarah 1945 hingga 1950 yang dinilai sebagai fase paling menentukan dalam historiografi Indonesia karena menjadi masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

“Itu adalah kronik historiografi kita yang paling penting karena merupakan periode mempertahankan kemerdekaan. Lima tahun itu menjadi fase yang sangat menentukan,” kata Fadli.

Kementerian Kebudayaan menargetkan lahir sekitar 10 film panjang, sekitar 20 film pendek, serta sejumlah film dokumenter melalui program tersebut. Skema pendanaan akan disesuaikan dengan jenis produksi, di mana film panjang memperoleh dukungan anggaran lebih besar dibandingkan film pendek maupun dokumenter.

Fadli memastikan seluruh mekanisme seleksi dan pendanaan dilakukan secara terbuka.

“Semuanya akan dilaksanakan secara transparan dan terbuka. Informasi mengenai anggaran maupun ketentuan program akan tersedia di website,” ujarnya.

Selain diputar di bioskop, pemerintah juga menyiapkan strategi distribusi yang lebih luas. Film-film hasil program ini ditargetkan mengikuti festival film nasional maupun internasional, diputar melalui jaringan perwakilan Indonesia di luar negeri, hingga dimanfaatkan sebagai media pembelajaran di sekolah.

“Harapannya, semakin matang kita sebagai bangsa yang akan memasuki usia 81 tahun kemerdekaan, kita memiliki stok film-film sejarah yang dapat mengikuti berbagai festival, baik di dalam maupun luar negeri. Nantinya juga bisa diputar di sekolah-sekolah dan berbagai negara,” kata Fadli.

Ia menambahkan pemerintah akan menggandeng berbagai pihak dalam proses produksi maupun distribusi agar film-film bertema kepahlawanan dapat menjangkau masyarakat lebih luas serta memperkuat pemahaman publik terhadap sejarah perjuangan bangsa.