Ratusan Kelompok Hak Sipil Desak DK PBB Turun Tangan Atasi Kekerasan Militer Myanmar

Lebih dari 500 kelompok hak-hak sipil menyerukan Dewan Keamanan (DK) PBB bertemu untuk menghentikan meningkatnya kekerasan di negara bagian Chin, Myanmar, daerah perbatasan yang menjadi garis terdepan perlawanan terhadap kekuasaan militer.

Media lokal, para saksi mata, dan PBB telah melaporkan pengerahan senjata berat dan pasukan tentara di Chin, memperkirakan adanya serangan besar tentara untuk menyingkirkan kelompok misi yang dibentuk setelah kudeta 1 Februari.

Human Rights Watch merilis sebuah pernyataan atas nama 521 organisasi domestik dan internasional yang menyerukan DK PBB mengeluarkan resolusi dan bertindak sebelum kekerasan meluas di Chin, yang berbatasan dengan India.

“Harus dilakukan rapat mendesak terkait meningkatnya serangan di Negara Bagian Chin dan secara keseluruhan terkait memburuknya krisis politik, HAM, dan kemanusiaan hasil dari perebutan kekuasaan dan keserakahan para pemimpin militer Myanmar yang telah menyebabkan penderitaan yang sangat luar biasa,” jelas pernyataan tersebut, dilansir Reuters, Jumat (5/11).

Myanmar telah dilumpuhkan oleh serangkaian unjuk rasa dan kekerasan sejak kudeta. Junta militer menghadapi perlawanan bersenjata dari milisi dan pemberontak etnis minoritas yang bersekutu dengan pemerintah bayangan yang berisi para pemimpin sipil yang disingkirkan.

Para saksi mata, kelompok bantuan, dan media lokal mengatakan rumah-rumah serta gereja-gereja dibakar di daerah Thantlang. Kantor Save the Children, salah satu organisasi yang menandatangani pernyataan tersebut, dirusak.

Junta tidak mengomentari situasi di Chin. Reuters tidak bisa memverifikasi laporan kekerasan di wilayah itu secara independen, di mana internet dan saluran komunikasi lainnya diputus.

Badan kemanusiaan PBB dalam laporannya pada Rabu mengatakan bentrokan antara pasukan keamanan dan pasukan pertahanan rakyat meningkat di Chin, termasuk di daerah tetangganya, Magway dan Sagaing.