Rencana Anggaran Trump Ditolak, Pemerintah AS Siap Hadapi Penutupan

AKTUALITAS – Rencana anggaran baru yang diajukan oleh Presiden Donald Trump untuk pendanaan operasi federal Amerika Serikat telah ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipimpin oleh Partai Republik pada Kamis (19/12/2024). Penolakan ini datang meskipun ada tekanan yang signifikan bagi anggota Partai Republik untuk menyetujui paket tersebut.

Sebanyak 38 anggota fraksi Partai Republik menolak rencana yang dinilai akan meningkatkan pengeluaran serta membawa utang negara hingga mencapai $36 triliun (setara Rp586 kuadriliun). Dengan waktu yang semakin mendesak, DPR memiliki batas waktu hingga Jumat (20/12/2024) untuk menyusun rencana alternatif agar kedua belah pihak, baik Partai Republik maupun Demokrat, dapat menyetujui.

Jika tidak ada kesepakatan yang tercapai, pemerintah AS dipastikan akan mengalami penutupan yang dimulai pada Sabtu (21/12) pukul 12.01 dini hari waktu setempat. Penutupan ini akan mempengaruhi berbagai layanan pemerintahan dan pelayanan publik.

Sebelumnya, Trump dan sekutunya, termasuk Elon Musk, telah menolak rencana pengeluaran bipartisan yang diusulkan pada Rabu (18/12/2024), yang menurut mereka terlalu mahal. Menjelang tenggat waktu mendesak ini, Trump mendukung rencana pengganti yang mengusulkan penangguhan pagu utang selama dua tahun.

Melalui akun media sosialnya, Trump menyatakan, “SUKSES di Washington! Ketua DPR Mike Johnson dan DPR telah mencapai Kesepakatan yang sangat baik untuk Rakyat Amerika,” menunjukkan optimismenya terhadap kemungkinan kesepakatan baru.

Sementara itu, para pemimpin Republik dan Demokrat sebelumnya sempat mencapai kesepakatan mengenai ‘resolusi berkelanjutan’ yang direncanakan akan menjaga pendanaan pemerintah hingga pertengahan Maret 2025. Namun, rencana ini juga mendapat sorotan dari Elon Musk, yang mengkritik berbagai ketentuan mahal dalam RUU tersebut.

Trump juga menyatakan keinginan untuk meningkatkan atau menghapus batas utang negara dalam rencana yang baru, sambil menegaskan pentingnya untuk menyusun paket anggaran yang lebih sesuai dengan keinginannya. Dalam proposal baru yang sedang disusun, Partai Republik berencana untuk mendanai pemerintah selama tiga bulan ke depan dengan alokasi dana sebesar $100 miliar untuk bantuan bencana dan $10 miliar untuk bantuan pertanian.

Kondisi ini menunjukkan ketegangan yang semakin meningkat di internal Partai Republik menjelang tenggat waktu penutupan pemerintahan, yang bisa mengakibatkan dampak signifikan bagi layanan publik jika tidak ada kesepakatan yang tercapai. (Damar Ramadhan)