Vietnam Pangkas Kementerian dan Pekerja Publik untuk Hemat Anggaran Rp72 Triliun

AKTUALITAS.ID – Vietnam akan melakukan pemangkasan besar-besaran terhadap jumlah kementerian dan pegawai negeri guna menghemat anggaran hingga 113 triliun Dong (sekitar Rp72 triliun) dalam lima tahun ke depan.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan mengurangi pengeluaran negara.

Menurut laporan AFP pada Senin (10/2/2025), Vietnam berencana mengurangi jumlah kementerian dan lembaga dari 30 menjadi 22. Selain itu, pemerintah juga berencana mengurangi pekerja di sektor publik, termasuk pegawai media, pegawai negeri, polisi, dan militer.

Sekitar 100.000 orang diperkirakan akan diberhentikan atau ditawarkan pensiun dini sebagai bagian dari pemangkasan tersebut.

Pihak berwenang menyatakan bahwa pemotongan belanja negara ini dapat menghemat hingga 113 triliun Dong dalam lima tahun ke depan.

Selain itu, Vietnam juga bermaksud memangkas satu dari lima pekerjaan sektor publik, termasuk di lembaga pemerintah, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Usulan ini akan segera diajukan ke parlemen dalam beberapa hari mendatang.

Salah satu pekerja yang terdampak pemangkasan adalah seorang produser TV bernama Thanh, yang menerima pemberitahuan pemutusan kerja pada Januari lalu setelah 12 tahun bekerja. Media tempatnya bekerja telah tutup, dan Thanh kini beralih profesi menjadi sopir taksi.

“Sangat menyakitkan untuk dibicarakan,” ungkap Thanh mengenai pemecatannya.

Pemimpin tertinggi Vietnam, To Lam, mengatakan bahwa lembaga negara tidak boleh menjadi tempat berlindung bagi pejabat yang tidak kompeten.

Dalam sebuah pernyataan pada Desember 2024, ia menegaskan, “Jika kita ingin memiliki tubuh yang sehat, kadang kita harus minum obat pahit dan menahan rasa sakit untuk mengangkat tumor.”

Meskipun Vietnam menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen tahun ini, negara ini juga menghadapi tantangan ekonomi global, terutama sejak kebijakan tarif impor tinggi yang diterapkan oleh mantan Presiden AS Donald Trump. Selain itu, birokrasi yang membengkak dianggap sebagai salah satu hambatan utama pertumbuhan ekonomi Vietnam. (Mun/Ari Wibowo)