Kamboja Minta Bantuan Malaysia Bebaskan Tentaranya dari Tahanan Thailand

AKTUALITAS.ID — Pemerintah Kamboja secara resmi meminta bantuan Malaysia untuk mendesak Thailand segera membebaskan 20 prajuritnya yang kini ditahan oleh militer Negeri Gajah Putih, di tengah gencatan senjata yang baru saja disepakati kedua negara.

Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Panglima Angkatan Bersenjata Kerajaan Kamboja kepada Malaysia, yang saat ini bertindak sebagai koordinator sekaligus pemantau pelaksanaan gencatan senjata antara Kamboja dan Thailand.

“Malaysia kami harap dapat memainkan peran aktif untuk memfasilitasi pembebasan segera para prajurit kami,” ujar Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, dalam pernyataan resmi yang diunggah melalui media sosial pada Kamis (31/7).

Sebelumnya, pada Senin (25/7), kedua negara bertetangga itu mencapai kesepakatan gencatan senjata tanpa syarat dalam pertemuan penting yang difasilitasi Malaysia. Kesepakatan ini menjadi titik balik setelah lima hari konflik mematikan di perbatasan yang menewaskan puluhan orang dan memaksa puluhan ribu warga mengungsi.

Hun Manet menekankan bahwa pembebasan para prajurit Kamboja harus menjadi prioritas, terutama mengingat gencatan njata sudah memasuki hari ketiga. Ia juga memastikan bahwa komunikasi dengan pihak militer Thailand terus dilakukan demi menuntaskan masalah ini secara damai.

“Keselamatan anggota angkatan bersenjata dan warga sipil di wilayah konflik adalah prioritas utama kami. Pemerintah bekerja tanpa henti untuk mewujudkan perdamaian dan mengakhiri konflik secepat mungkin,” tegasnya.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Pertahanan Kamboja, Letjen Maly Socheata, mengonfirmasi bahwa satu dari 21 prajurit yang sebelumnya ditahan telah dipulangkan dalam keadaan meninggal dunia. Adapun 20 lainnya masih berada dalam tahanan Thailand.

Hubungan Thailand dan Kamboja memanas dalam beberapa pekan terakhir, dipicu ketegangan di wilayah perbatasan yang berubah menjadi kontak senjata, serangan udara lintas batas, dan peluncuran roket. Konflik ini telah menimbulkan banyak korban, termasuk dari kalangan militer kedua negara. (ARI WIBOWO/DIN)