EkBis
Kemenkeu: Inflasi Juli Cermin Keberhasilan Pengendalian Harga Pangan
AKTUALITAS.ID – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyatakan inflasi Juli yang tercatat sebesar 2,13 persen (year-on-year/yoy) mencerminkan keberhasilan upaya pengendalian harga pangan.
“Inflasi pada Juli rendah dan stabil, khususnya sebagai hasil kerja sama pemerintah dengan semua pihak dalam mengendalikan harga pangan,” kata Febrio di Jakarta, Jumat (2/8/2024).
Berbagai komoditas hortikultura seperti bawang merah, cabai merah, dan tomat mengalami penurunan harga, didorong pasokan yang memadai di tengah musim panen.
Selain itu, musim kemarau juga mendorong peningkatan produksi perikanan sehingga harga menurun. Hal ini menyebabkan penurunan inflasi pangan menjadi sebesar 3,63 persen (yoy) dari 5,96 persen (yoy) pada Juni 2024.
“Terjaganya harga pangan ini sangat mendukung pencapaian sasaran inflasi. Dari sisi konsumsi, ini juga menjadi penopang bagi daya beli masyarakat,” ujarnya.
Dia memastikan Pemerintah tetap mewaspadai risiko musim kemarau yang dapat mempengaruhi pada produksi beras dan produk hortikultura. Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan terus dilanjutkan untuk mengantisipasi potensi dampak gangguan cuaca.
“Selain itu, risiko imported inflation juga terus dimonitor seiring dinamika harga komoditas global,” lanjut Febrio.
Sementara itu, inflasi harga diatur pemerintah (administered price) juga mengalami penurunan, tercatat sebesar 1,47 persen (yoy). Penurunan ini dipengaruhi oleh kelompok transportasi seiring selesainya masa liburan sekolah.
Adapun inflasi inti masih stabil sebesar 1,95 persen (yoy), didorong oleh inflasi kelompok pendidikan, perawatan pribadi, dan perumahan.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) meyakini inflasi tetap terkendali dalam kisaran 2,5±1 persen pada tahun 2024 dan 2025.
Optimisme itu didorong oleh kapasitas perekonomian yang masih mampu merespons permintaan domestik, imported inflation yang terkendali dan selaras dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi. (Enal Kaisar)
-
EkBis22 hours ago
Bayar Pakai QRIS Kena PPN 12%: Penjelasan dan Simulasi Kenaikan Pajak
-
POLITIK21 hours ago
Ketua Komisi II Menentang Pembentukan KPU-Bawaslu Ad Hoc
-
POLITIK19 hours ago
PDIP Optimis Wacana Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD Ditolak Masyarakat
-
Nasional23 hours ago
Yenny Wahid Kritik Rencana Kenaikan PPN 12 Persen di Haul ke-15 Gus Dur
-
POLITIK15 hours ago
Gerindra: PDIP Berperan dalam Kenaikan PPN 12 Persen, Jangan Bermain Peran Korban
-
Dunia20 hours ago
Vietnam Rencanakan Pengurangan Kementerian Menjadi 13 Pada 2025 Dalam Upaya Reformasi Birokrasi
-
Jabodetabek24 hours ago
Polisi Masih Buru Dua Pelaku Utama dalam Kasus Bentrokan Mematikan di Jakarta Pusat
-
POLITIK16 hours ago
Romahurmuziy Nilai Sandiaga Uno Dinilai Bisa Bawa PPP Kembali ke Parlemen