Pembangunan Bendungan Disetop, Anggaran Infrastruktur Ditahan Sri Mulyani

AKTUALITAS.ID – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa pembangunan bendungan terpaksa dihentikan sementara akibat anggaran infrastruktur yang ditahan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Langkah ini dilakukan sesuai arahan Presiden RI untuk mengoptimalkan dana yang tersedia guna mendukung ketahanan pangan.

“Pembangunan besar seperti bendungan sementara kita setop dulu. Fokusnya sekarang pada revitalisasi dan optimalisasi infrastruktur yang sudah ada untuk mendukung ketahanan pangan,” ujar Dody setelah bertemu Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Jakarta, Senin (18/11/2024).

Ia menambahkan, pembangunan bendungan baru akan dilanjutkan setelah anggaran infrastruktur tersedia kembali.

Bendungan yang Sudah Ada Diandalkan

Saat ini, sebanyak 259 bendungan yang telah dibangun diharapkan cukup untuk mendukung program ketahanan pangan. Dody menyebut pemerintah akan lebih memaksimalkan penggunaan bendungan tersebut daripada memulai proyek baru dalam situasi anggaran terbatas.

“Anggaran detailnya belum kami tentukan karena masih menunggu ketersediaan dana dan pembahasan lebih lanjut antar-kementerian yang dikoordinasikan oleh Bappenas,” jelasnya.

Program Swasembada Pangan Terganggu?

Sebelumnya, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan pemerintah telah merencanakan pembangunan bendungan sebagai bagian dari program swasembada pangan 2028.

Menurut Diana, sejak 2014, pemerintah telah menyelesaikan pembangunan 187 bendungan, dengan target penyelesaian 61 bendungan lagi hingga 2024/2025. Namun, kebijakan penghentian sementara ini dapat memengaruhi rencana pembangunan 11 bendungan baru yang dimulai pada 2021.

Bendungan-bendungan yang telah dibangun sebelumnya berkontribusi terhadap layanan irigasi untuk 1.271.415 hektare lahan, meskipun sebarannya masih belum merata, terutama di wilayah Kalimantan dan Nusantara bagian timur.

Dampak Keputusan

Meski langkah ini diambil untuk menghemat anggaran, banyak pihak khawatir akan dampaknya terhadap ketersediaan air di wilayah yang belum memiliki bendungan memadai. Pemerintah diharapkan segera menyelesaikan pembahasan anggaran agar pembangunan infrastruktur vital ini dapat dilanjutkan demi mendukung swasembada pangan nasional. (Enal Kaisar)