Stok Beras 4,6 Juta Ton, Amran Heran: Kenapa Harga Belum Turun?

AKTUALITAS.ID – Anomali harga beras yang tetap melambung tinggi di pasaran meski stok nasional melimpah ruah memicu kecurigaan pemerintah. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, secara blak-blakan menuding campur tangan mafia sebagai biang kerok kacaunya tata niaga beras saat ini.

Pemerintah mencatat cadangan beras nasional berada di angka fantastis, yakni lebih dari 4 juta ton. Angka ini seharusnya lebih dari cukup untuk menekan harga di tingkat konsumen tanpa perlu mengandalkan keran impor.

“Dulu, kalau tidak ada stok, harga naik kan? Wah, menterinya salah nih, impor. Sekarang banyak beras, apa alasannya lagi? Tidak impor, apa alasannya lagi? Berarti memang ada mafia dari dulu. Ini harus diberesin,” tegas Amran di Jakarta, Jumat (25/9/2026).

Amran menegaskan pemerintah tidak tinggal diam melihat anomali ini. Sederet intervensi pasar besar-besaran telah digulirkan untuk mengamankan harga. Mulai dari operasi pasar, penyaluran bantuan pangan beras kepada 33,24 juta jiwa di seluruh Indonesia, hingga penambahan alokasi 1 juta ton beras untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Karena amunisi stok sudah aman, fokus pemerintah kini bergeser penuh pada operasi pembersihan tata niaga dari praktik kotor. Amran secara terbuka menabuh genderang perang terhadap para spekulan dan kartel pangan.

“Nggak ada ruang bagi mafia beras di Indonesia. Kita berhadapan,” tantangnya.

Genderang perang tersebut bukan sekadar gertakan. Amran membeberkan bahwa aparat penegak hukum telah menyeret ratusan pihak yang terbukti bermain curang dalam rantai pasok beras.

“Tersangka ada 102 tersangka. Sampai detik ini untuk beras,” ungkapnya.

Langkah bersih-bersih ini juga menyasar korporasi. Pemerintah tengah menindaklanjuti sekitar 25 perusahaan yang terseret dalam kasus beras fortifikasi bermasalah. Amran mengultimatum bahwa produk yang terbukti melanggar akan ditarik paksa dari peredaran, sementara pelaku usaha bakal dijerat sanksi tegas hingga proses pidana.

Kombinasi antara operasi pasar massif, penebalan stok nasional, dan penindakan hukum tanpa kompromi ini diharapkan mampu segera merontokkan dominasi mafia dan mengembalikan harga beras ke titik wajar bagi masyarakat. (Bowo/Mun)