JABODETABEK
Pilkades 2019 Dana Miliaran Rupiah Dikucurkan dari APBD
AKTUALITAS.ID – Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, mengucurkan anggaran sebesar Rp 17,5 miliar yang berasal dari APBD. Dana tersebut digunakan untuk pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tahun 2019. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM-PD) Kabupaten Tangerang, Ahmad Hapid mengatakan, untuk sementara anggaran yang tersedia sebesar Rp 5 miliar. “Itu merupakan anggaran […]
AKTUALITAS.ID – Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, mengucurkan anggaran sebesar Rp 17,5 miliar yang berasal dari APBD. Dana tersebut digunakan untuk pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tahun 2019.
Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM-PD) Kabupaten Tangerang, Ahmad Hapid mengatakan, untuk sementara anggaran yang tersedia sebesar Rp 5 miliar. “Itu merupakan anggaran tahap awal dan dianggap mencukupi memenuhi proses tahapan dan nantinya ditambah pada Anggaran Belanja Tambahan (ABT),” katanya.
Masalah itu sehubungan Pemkab Tangerang, mengelar tahapan pilkades serentak sebanyak 153 desa tersebar pada 28 kecamatan. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid mengatakan rencananya pilkades serentak setelah pilpres dan pileg 2019.
Namun penetapan jadwal pelaksanaan sesuai keputusan bersama dengan aparat terkait lainnya bahwa pilkades pada 17 November 2019. Sedangkan pihaknya telah mengadakan rapat persiapan pilkades dan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan instansi terkait serta petugas pengamanan lainnya.
Seluruh biaya pelaksanaan pilkades ditanggung oleh pemerintah daerah melalui APBD dan meminta persetujuan kepada DPRD setempat. Upaya yang dilakukan adalah agar pilkades berjalan dengan aman dan warga merasa nyaman sehingga perlu koordinasi dengan Polresta Tangerang dan Kodim setempat serta instansi terkait lainnya.
Para calon kades yang ingin bertarung dalam pilkades supaya bersikap mengayomi dan tidak membuat suasana menjadi aman serta nyaman. Dia menambahkan tahapan pilkades mulai Maret 2019 karena banyak jabatan kades yang berakhir Juli dan disiapkan pejabat sementara.
“Menyangkut kekurangan dana pilkades ditentukan pada ABT sebesar Rp12,5 miliar lagi,” katanya.
Sebelumnya, berdasarkan pengalaman mengelar pilkades tahun 2017 bahwa desa rawan konflik jumlahnya terbatas. Desa yang melaksanakan pilkades terbanyak di Kecamatan Cikupa, Balaraja, Sepatan, Sukamulya, Kronjo, Jayanti, Cisoka, dan Kecamatan Kemiri.[Republikaco]
-
NUSANTARA02/04/2026 17:00 WIBReaksi Cepat Prajurit TNI Tangani Dampak Gempa M 7,6 di Sulawesi Utara
-
NASIONAL02/04/2026 16:30 WIBGugurnya Prajurit TNI di Lebanon, Gus Hilmy: PBB Harus Hukum Israel, Pemerintah Jangan Gegabah Kirim Pasukan
-
NUSANTARA02/04/2026 14:30 WIBGempa Dahsyat Malut Bikin 3 Negara Waspada
-
PAPUA TENGAH02/04/2026 16:00 WIBLagi! Polres Mimika Tangkap Pengedar Sabu di Gang Sahabat
-
OTOTEK02/04/2026 18:30 WIBDua Produk Ban Baru Kendaraan Listrik, Dirilis Michelin
-
OTOTEK02/04/2026 23:30 WIBDengan Warna Baru, New Honda Stylo 160 Lebih Terlihat Premium
-
PAPUA TENGAH03/04/2026 00:30 WIBKodim 1710/Mimika Gelar Sidang Pankar UKP Periode 1 Oktober 2026
-
PAPUA TENGAH02/04/2026 21:00 WIBPolisi Sita 164,5 Liter Sopi di Pelabuhan Poumako Saat KM Tatamailau Bersandar

















