Jakarta Terancam Tsunami 1,8 Meter Usai Ledakan Megathrust, KKP: Fenomena Alam Sulit Diprediksi

AKTUALITAS.ID – Isu mengenai potensi megathrust yang dapat memicu tsunami kembali mencuat setelah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merilis hasil riset terbarunya.

Penelitian tersebut menyatakan bahwa megathrust di Indonesia, khususnya di Selat Sunda dan Pantai Selatan Jawa, bisa terjadi kapan saja dan berpotensi mengakibatkan tsunami setinggi 1,8 meter di pesisir Jakarta.

Menanggapi isu ini, Plt. Direktur Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Suharyanto, menjelaskan bahwa saat ini ancaman megathrust masih merupakan prediksi berdasarkan kajian di bidang keilmuan tertentu. Namun, ia mengakui pentingnya mempertimbangkan potensi ini dalam perencanaan pengelolaan ruang laut. “Ini baru semacam prediksi dari salah satu bidang keilmuan. Namun, tetap jadi pertimbangan dalam pengelolaan ruang laut,” ujar Suharyanto di Media Center KKP, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Suharyanto menekankan bahwa dampak tsunami dari megathrust akan lebih terasa di kawasan daratan pesisir. Dia menjelaskan bahwa penanganan dampak ini menjadi tanggung jawab kementerian atau lembaga lain seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). “Dampaknya yang lebih terguncang itu di daratan pesisir, yang menjadi ranah teman-teman di ATR/BPN,” jelasnya.

Meski terdapat prediksi mengenai efek megathrust, Suharyanto menegaskan bahwa fenomena alam seperti ini sangat sulit untuk diprediksi. Ia merujuk pada pengalaman tsunami Aceh tahun 2004 yang menunjukkan bahwa prediksi para pakar sering kali meleset, hanya terjadi di lokasi tertentu seperti Simeulue. “Ini membuktikan bahwa variabel dalam proses perencanaan seringkali di luar kendali kita,” lanjutnya.

Suharyanto juga menambahkan bahwa upaya adaptasi terhadap risiko megathrust bukanlah tugas yang mudah. Banyak faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan, sehingga penataan ruang, khususnya di daratan, perlu dilakukan berdasarkan data dari para pakar. “Pemukiman darat mulai diatur berdasarkan data para pakar tata ruang untuk meminimalkan risiko di wilayah rentan,” ujarnya.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi kerugian jika bencana megathrust benar-benar terjadi. Kerjasama antara KKP dan kementerian terkait menjadi kunci untuk memastikan mitigasi bencana berjalan efektif, demi keselamatan dan ketahanan masyarakat di kawasan rawan. (Enal Kaisar)