Angkat Anaknya Jadi Tenaga Ahli, ASN Ini Laporkan Sekda DKI Jakarta ke KPK

AKTUALITAS.ID – Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta, Wahyu Handoko melaporkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, Marullah dituding mengangkat anaknya sendiri, Muhammad Fikri Makarim (Kiky), sebagai Tenaga Ahli Sekda.

Laporan Wahyu ke KPK itu atas dugaan penyalahgunaan jabatan, korupsi, dan nepotisme. Dan diajukan melalui surat resmi tertanggal 12 Maret 2025 yang ditujukan kepada Ketua KPK c.q. Direktur Penyelidikan KPK, dengan tembusan kepada sejumlah pejabat tinggi, termasuk Jaksa Agung RI, Kapolda Metro Jaya, dan Gubernur DKI.

Dalam dugaan kasus tersebut, Kiky diduga memanfaatkan posisinya untuk mengintimidasi Direktur Utama (Dirut) BUMD dan Kepala SKPD guna mengumpulkan dana bagi kepentingan Marullah.

Kiky juga diduga memaksa proyek Pemprov DKI tahun 2025 melalui Kepala BPBJ DKI harus mendapat persetujuannya, bahkan membatalkan lelang jika pemenang tidak sesuai keinginannya. 

Kiky terendus kabar juga berperan sebagai penghubung asuransi, memaksa BUMD seperti Bank DKI, Jakpro, dan Pasar Jaya untuk memberikan kontrak asuransi kepada perusahaan yang ditunjuknya, termasuk untuk asuransi nasabah, aset, dan pengelolaan parkir. 

Selain itu, Marullah juga dilaporkan ke KPK lantaran mengangkat Faisal Syafruddin, menantu keponakannya, sebagai PLT Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI.

Faisal diduga meminta setoran periodik dari bawahannya untuk kepentingan pejabat kepolisian dan kejaksaan, serta menggunakan empat kendaraan dinas secara tidak sah, termasuk untuk istrinya yang tidak berhak. 

Tak sampai di situ, Marullah mengangkat Chalidir, kerabat dekatnya, sebagai Kepala Bagian Kepegawaian Daerah (BKD).

Chalidir dituding melakukan praktik jual beli jabatan dengan meminta Rp 100 juta untuk promosi eselon 3, Rp 150 juta untuk eselon 4, dan Rp 250 juta untuk mutasi pegawai dari kementerian.

“Praktik ini menciptakan lingkungan kerja yang tidak kondusif, penuh tekanan, dan keresahan di kalangan pejabat Pemprov DKI,” ucap Wahyu, Kamis (15/5/2025).

Hingga berita ini ditayangkan Sekda DKI Jakarta Marullah belum dapat dihubungi untuk meminta konfirmasinya. (Yan Kusuma)