Pemindahan Ibu Kota ke Nusantara Ditetapkan Paling Lambat 2029 Setelah Infrastruktur Rampung

AKTUALITAS.ID – Kepala Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, mengungkapkan bahwa pemindahan pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dijadwalkan paling lambat pada tahun 2029, dengan syarat bahwa seluruh infrastruktur pendukung, termasuk kantor eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sudah selesai dibangun.

“Presiden telah menekankan bahwa kepindahan pemerintahan ke IKN akan dilakukan setelah IKN berfungsi sebagai ibu kota politik, dengan adanya kantor-kantor pemerintahan di sana,” jelas Hasan kepada wartawan pada Selasa (10/12/2024).

Hasan juga memastikan bahwa pembangunan IKN akan terus dilanjutkan. Jika tidak ada kendala, IKN diproyeksikan sudah dapat menjadi ibu kota politik pada tahun 2028 atau paling lambat tahun 2029. “Pembangunan IKN akan terus berlanjut, dan kami berharap semua infrastruktur sudah siap pada waktu tersebut,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengharapkan agar pemerintahan, termasuk dirinya dan aparatur sipil negara (ASN), dapat mulai berkantor di IKN paling lambat pada 17 Agustus 2029. Hal itu disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, saat ditemui di Jakarta.

“Target Pak Prabowo adalah 17 Agustus 2028 untuk berkantor di IKN. Selambat-lambatnya 17 Agustus 2029, termasuk seluruh ASN penunjangnya,” papar Dody.

Lebih lanjut, Dody menambahkan bahwa tidak hanya pemerintah pusat, lembaga kehakiman dan DPR/MPR juga akan berpindah ke IKN secepat mungkin. “Kami sedang mempersiapkan infrastruktur agar semua bisa segera berkantor di ibu kota negara Nusantara,” imbuhnya.

Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah menetapkan dua timeline untuk pembangunan IKN, yaitu tahun 2025 dan 2028. Basuki menyatakan, target untuk menyelesaikan ekosistem IKN, mencakup perkantoran dan fasilitas umum lainnya, ditargetkan selesai pada Desember 2024.

“Tahun 2025, semua perkantoran dan hunian di IKN diharapkan sudah siap. Gerai-gerai dan restoran juga mulai dibuka, mendukung ekosistem kota yang sedang dibangun,” kata Basuki.

Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah, IKN diharapkan segera berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru, dengan segala fasilitas yang diperlukan guna mendukung kelancaran operasi pemerintahan di masa depan. (Yan Kusuma)