Ketum PBNU Serukan Warga Dengarkan Penjelasan Utuh Pemerintah Terkait Kenaikan PPN 12%

AKTUALITAS.ID – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), meminta masyarakat untuk mendengarkan penjelasan secara menyeluruh dari pemerintah mengenai rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Hal ini disampaikannya dalam keterangan resmi pada Jumat, (20 /12/ 2024).

Gus Yahya menilai bahwa penting bagi masyarakat untuk memahami konteks dan alasan di balik kebijakan tersebut agar tidak terjebak dalam penolakan tanpa dasar yang jelas. “Masyarakat perlu mendengar penjelasan pemerintah secara utuh tentang rencana kenaikan pajak ini, agar bisa memahami urgensi dan rasionalitas di balik kebijakan tersebut,” ujar Gus Yahya.

Menurutnya, dengan mendengar penjelasan yang komprehensif, masyarakat akan dapat mengetahui agenda dan problematika yang melahirkan kebijakan tersebut serta manfaat yang dapat diterima rakyat. Gus Yahya berharap diskusi ini akan mempermudah pemahaman masyarakat mengenai kebijakan yang berfokus pada kebutuhan negara, tanpa hanya melihat tuntutan-tuntutan sepihak yang mungkin muncul.

Kebijakan kenaikan PPN ini telah menuai berbagai pro dan kontra. Masyarakat banyak yang menolak kenaikan pajak ini, bahkan sebuah petisi online dengan tajuk “Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN!” telah terkumpul lebih dari 113 ribu tanda tangan sejak diluncurkan pada 19 November 2024.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklarifikasi bahwa kenaikan PPN ini tidak berlaku untuk semua barang dan jasa. Kenaikan pajak akan dikenakan pada barang dan jasa kategori mewah atau premium, seperti makanan berharga tinggi, layanan rumah sakit kelas VIP, dan pendidikan berstandar internasional yang mahal. Menurut Sri Mulyani, kebijakan ini diterapkan dengan prinsip keadilan dan gotong royong, serta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara yang digunakan untuk program kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya penjelasan yang lebih mendalam, Gus Yahya berharap agar masyarakat bisa berpikir lebih objektif dan lebih jernih mengenai kebijakan ini, dan tidak hanya berdasarkan informasi yang parsial. (Damar Ramadhan)