Waka MPR: Penertiban Premanisme Kunci Ciptakan Iklim Investasi yang Aman

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menekankan pentingnya penertiban aksi premanisme yang berkedok ormas di Indonesia, yang dinilai dapat mengganggu pelaku usaha dan industri. Menurutnya, faktor utama yang membuat investor tertarik menanamkan modal adalah jaminan keamanan dan kepastian hukum. Jika kedua hal ini terjamin, investor tidak akan ragu untuk berinvestasi, bahkan di sektor-sektor yang belum memiliki infrastruktur lengkap.

“Syarat utama investor mau menanamkan modalnya adalah keamanan dan kepastian hukum. Jika keduanya terjamin, mereka tidak akan ragu untuk berinvestasi di Indonesia,” ujar Eddy dalam keterangan resminya, Minggu (27/4/2025).

Eddy, yang juga merupakan doktor ilmu politik dari Universitas Indonesia, menyatakan sektor investasi menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang ditargetkan mencapai 8% pada tahun ini. Ia menyoroti pentingnya investasi, terutama di tengah melambatnya daya beli masyarakat dan tantangan ekspor produk Indonesia akibat turunnya harga komoditas dan kebijakan tarif dari Amerika Serikat.

“Jika ada pihak yang mengganggu iklim investasi, mereka sama saja dengan menghalangi target pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tegasnya.

Eddy juga membandingkan Indonesia dengan negara-negara tetangga yang menjadi tujuan investasi. Menurutnya, masalah premanisme dan gangguan terhadap iklim investasi tidak ditemukan di negara-negara tersebut. Oleh karena itu, apabila investor dihadapkan pada pilihan untuk berinvestasi di Indonesia yang berisiko atau negara lain yang lebih aman, mereka cenderung memilih opsi yang lebih aman.

Di sisi lain, Eddy menyoroti target investasi Indonesia yang dipatok sebesar Rp 1.900 triliun pada tahun 2025. Ia menegaskan bahwa hilangnya kepercayaan investor terhadap iklim investasi dapat menghambat pencapaian target tersebut.

“Penanganan dan penegakan hukum terhadap aksi premanisme yang cepat dan tegas akan mengirimkan sinyal kuat bahwa pemerintah tidak mentolerir aksi-aksi ‘koboi’ dari para preman,” tambahnya.

Eddy juga menyambut baik usulan Menteri Dalam Negeri yang tengah mengevaluasi kemungkinan revisi UU Ormas. Meski demikian, ia merasa ketegasan aparat penegak hukum untuk memberantas premanisme hingga ke akar-akarnya sudah cukup efektif tanpa perlu adanya perubahan undang-undang. (Ari Wibowo/Mun)