Connect with us

NASIONAL

Golkar Buka Pintu Kajian Usulan NasDem soal Penundaan Proyek IKN

Aktualitas.id -

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, Dok: aktualitas.id

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Adies Kadir, menilai usulan Partai NasDem terkait moratorium atau penundaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur patut untuk dikaji secara matang. Ia menekankan pentingnya evaluasi mendalam terhadap dampak ekonomi dan fiskal proyek tersebut.

Menurut Adies, IKN telah menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Selain itu, dana dari pemerintah dan investor sudah banyak dikucurkan, sehingga perlu pertimbangan strategis sebelum mengambil keputusan besar.

“Kita akan mengkaji terlebih dahulu, kira-kira untung dan ruginya apabila itu disetop, tidak menjadi ibu kota negara, atau dialihkan menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur,” ujar Adies, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Ia menambahkan, jika target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar delapan persen dalam lima tahun ke depan berpotensi terganggu oleh besarnya beban anggaran untuk IKN, maka penundaan bisa menjadi opsi rasional. Namun, perubahan arah kebijakan tersebut harus melalui pembahasan bersama antara pemerintah dan DPR.

Sebelumnya, Partai NasDem mengusulkan agar pemerintah menghentikan sementara proyek IKN. Mereka beralasan bahwa kondisi fiskal negara saat ini menuntut penyesuaian prioritas nasional. NasDem juga menyoroti beberapa kendala hukum dan administratif yang belum dituntaskan, termasuk belum diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) tentang pengalihan kedudukan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN.

Usulan tersebut didasarkan pada amanat Pasal 4 Ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang hingga kini belum sepenuhnya diimplementasikan.

Meski demikian, Partai Golkar tidak serta-merta menolak pembangunan IKN, namun menegaskan perlunya kajian komprehensif dan dialog lintas fraksi agar keputusan yang diambil benar-benar sejalan dengan kondisi ekonomi nasional dan kepentingan jangka panjang rakyat. (Ari Wibowo/Mun)

TRENDING