NASIONAL
IKN Jadi Ibu Kota Politik: NasDem Beri Syarat agar Tidak Mubazir
AKTUALITAS.ID – Wacana Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai Ibu Kota Politik mulai tahun 2028 mendapat respons positif dari Partai NasDem. Wakil Ketua Umum NasDem, Saan Mustopa, menyatakan pihaknya tidak keberatan dengan rencana tersebut, asalkan pembangunan IKN tidak terbengkalai.
“Kalau tidak ada yang mangkrak, kalau NasDem (tidak masalah),” kata Saan di kompleks parlemen, Senayan, Selasa (23/9/2025).
Menurut Saan, yang terpenting adalah IKN tidak menjadi proyek yang sia-sia dan dapat berfungsi optimal. Pihak NasDem akan terus mendukung selama IKN bisa menjadi alternatif dan memberikan manfaat. Ia menambahkan, anggaran negara yang telah dikeluarkan untuk IKN sangat besar, sehingga proyek ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik.
Wakil Ketua DPR RI itu juga menyinggung usulan partainya agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bisa berkantor sementara di IKN. Tujuannya agar ada aktivitas yang membuat IKN lebih hidup dan seluruh bangunan dapat terawat.
“Kalau ada wapres berkantor di sana, kan aktivitas di IKN pun menjadi lebih hidup. Semua bangunan bisa terawat dengan baik,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, membantah adanya perubahan tujuan pembangunan IKN. Meskipun Presiden Prabowo Subianto menandatangani perpres yang menyebut IKN sebagai Ibu Kota Politik, Prasetyo menegaskan bahwa IKN tetap akan berfungsi sebagai Ibu Kota Negara.
Menurutnya, perpres tersebut hanya menegaskan bahwa perpindahan ke IKN tidak hanya melibatkan eksekutif, melainkan juga lembaga lainnya. “Tetap ibu kota negara. Kan kalau kita pindah hanya eksekutif saja, rapat sama siapa,” jelas Prasetyo. (Ari Wibowo/Mun)
-
JABODETABEK18/06/2026 19:30 WIBSetneg Buka Peluang Rekrut Kembali Eks Karyawan Hotel Sultan
-
EKBIS18/06/2026 19:00 WIBIndonesia Raja Komoditas, Tapi Harga Masih Ditentukan Bursa Luar Negeri
-
NUSANTARA18/06/2026 08:30 WIBBMKG: 233 Zona Musim Resmi Masuk Kemarau
-
Berita18/06/2026 07:00 WIBPigai Tegaskan Jangan Lawan Putusan Kasus Andrie Yunus
-
EKBIS18/06/2026 09:00 WIBPemerintah Pastikan Pertalite dan Solar Tak Naik
-
JABODETABEK18/06/2026 18:30 WIBNegara Ambil Alih Pengelolaan Hotel Sultan untuk Kepentingan Publik
-
NASIONAL18/06/2026 14:00 WIBEddy Soeparno Desak Anggaran EBT Ditambah
-
NASIONAL18/06/2026 17:00 WIBKPK Dalami Dugaan Pengaturan Lelang Proyek Kereta di Kemenhub

















