Kepala BGN: 950 Dapur MBG Terancam Ditutup Permanen

AKTUALITAS.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap temuan yang membuat pengelolaan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. Sebanyak 950 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilaporkan masuk radar karena diduga belum memenuhi standar higiene dan sanitasi.

Ancaman penutupan pun tidak main-main. BGN menegaskan dapur yang terbukti tidak memenuhi standar dapat ditutup secara permanen.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihaknya kini tengah menyisir dapur-dapur SPPG yang belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).

“Sejauh ini, kami mendapatkan laporan ada 950 dapur yang kami curigai sampai dengan hari ini kemungkinan besar tidak layak sanitasi dan higiene,” kata Sudaryono di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2026).

BGN memberikan kesempatan hingga 10 Agustus 2026 bagi dapur yang telah beroperasi tetapi belum mengantongi SLHS untuk segera melengkapi persyaratan.

Pengurusan sertifikat dilakukan melalui Dinas Kesehatan di masing-masing kabupaten/kota.

“Sampai dengan tanggal 10 kami berikan kesempatan terakhir sampai dengan tanggal 10 untuk melengkapi syarat Laik Higiene dan Sanitasi ini,” ujar Sudaryono.

Dengan tenggat tersebut, dapur yang masih belum memenuhi persyaratan kini berada dalam tekanan untuk segera menyelesaikan proses sertifikasi.

BGN bahkan telah mengirimkan surat edaran kepada jajaran di daerah agar membantu memberikan asistensi kepada mitra yang membutuhkan bantuan administratif dalam pengurusan SLHS.

Sudaryono menegaskan SLHS bukan sekadar dokumen pelengkap.

Menurut dia, sertifikat tersebut merupakan syarat mutlak bagi dapur yang menjalankan program MBG.

Karena itu, persoalan higiene dan sanitasi tidak dapat dianggap sebagai masalah administratif biasa.

“SLHS ini bukan syarat administrasi, ini syarat mutlak,” tegasnya.

Ia bahkan memastikan dapur yang terbukti tidak memenuhi standar tidak akan sekadar diberi peringatan.

“Kalau mau sebagus apa pun ternyata secara higiene dan sanitasinya itu kemudian tidak layak, maka harus di-suspend permanen, kami tutup dapurnya secara permanen,” sambung Sudaryono.

Penerapan kewajiban SLHS secara ketat membuat sejumlah Dinas Kesehatan di daerah kini menghadapi lonjakan permohonan.

Menurut Sudaryono, terdapat daerah yang harus menangani puluhan dapur yang sebelumnya belum mengurus SLHS dan kini harus segera melengkapi persyaratan.

Di sisi lain, BGN juga menerima laporan mengenai mitra yang mengaku mengalami hambatan dalam proses pengurusan sertifikat di tingkat daerah.

Bahkan, terdapat laporan mitra merasa proses pengurusan SLHS diperlambat atau dipingpong.

BGN meminta laporan tersebut disampaikan agar dapat ditelusuri.

“Kami juga menyadari bahwa kewajiban SLHS ini secara tegas kami berlakukan dan ini berimbas pada tiba-tiba dinas itu sibuk,” kata Sudaryono.

Namun, BGN menegaskan persoalan administrasi tidak mengubah sikap terhadap standar keamanan dapur.

“Yang jelas yang tidak layak sanitasi dan higiene pasti kami tutup secara permanen,” tegasnya. (Bowo/Mun)