Pengamat: Ganti Kapolri Bisa Jadi Bumerang Prabowo

AKTUALITAS.ID – Wacana pergantian Kapolri kembali menjadi perbincangan di tengah dinamika politik nasional. Analis politik, hukum, dan isu intelijen Boni Hargens menilai langkah tersebut, apabila dilakukan dalam situasi politik saat ini, berpotensi memunculkan konsekuensi politik yang merugikan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Boni, secara konstitusional pergantian Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden. Namun, ia menilai setiap keputusan politik juga akan dinilai dari sisi persepsi publik dan narasi yang berkembang di ruang politik.

“Kelompok oposisi dapat mengklaim bahwa pergantian Kapolri dilakukan karena Kapolri terlalu berani mengusut kasus korupsi yang melibatkan oknum dari Kejaksaan Agung. Sebuah narasi yang menghubungkan keputusan administratif dengan dugaan intervensi terhadap penegakan hukum,” ujar Boni kepada wartawan di Jakarta, Jumat (7/8/2026).

Ia mengingatkan bahwa narasi politik, benar ataupun tidak, dapat berkembang luas apabila muncul pada momentum yang dianggap tepat dan menyasar masyarakat yang memiliki tingkat kecurigaan tinggi terhadap pemerintah.

Karena itu, Boni menyarankan agar Presiden tidak terburu-buru mengambil keputusan terkait pergantian pimpinan Polri. Ia mengaitkan pandangannya dengan konsep butterfly effect, yakni sebuah keputusan yang tampak sederhana dapat memicu rangkaian dampak politik yang lebih besar.

“Saya tidak mengadvokasi penolakan permanen terhadap wacana pergantian Kapolri, melainkan menyarankan agar ide tersebut diabaikan sementara oleh presiden. Menunda bukan berarti lemah, melainkan bentuk kecerdasan strategis yang mempertimbangkan ekosistem politik dan persepsi publik,” jelasnya.

Menurut Boni, pihak yang paling berpotensi terdampak apabila isu tersebut berkembang adalah Presiden Prabowo sendiri, sekaligus citra independensi institusi penegak hukum.

Ia menilai, dalam dunia politik, legalitas sebuah keputusan belum tentu identik dengan ketepatan momentum.

“Evaluasi tentang pergantian Kapolri bukan soal siapa yang layak menjabat, melainkan pengingat bahwa dalam politik, timing adalah segalanya. Keputusan yang tepat di waktu yang salah bisa menjadi bumerang,” pungkasnya.

Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Istana Kepresidenan mengenai adanya rencana pergantian Kapolri. Wacana tersebut masih menjadi bagian dari diskursus publik dan analisis sejumlah pengamat, sementara kewenangan pengangkatan maupun pemberhentian Kapolri tetap berada pada Presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Bowo/Mun)