Potensi Bebani Rakyat, Anggota DPR Minta Pemindahan IKN Dievaluasi

AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kembali rencana pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Ia menyoroti potensi IKN yang dapat menjadi beban berat bagi masyarakat, terutama terkait biaya transportasi dan akomodasi.

Dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (12/8/2025), BHS membandingkan IKN dengan Jakarta, yang saat ini menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat bisnis. Jakarta, dengan 10 juta penduduk, memiliki berbagai moda transportasi yang memadai dan terjangkau, bahkan memungkinkan mobilitas dengan berjalan kaki.

“Saat ini mereka bisa menggunakan berbagai moda transportasi apa pun dan bahkan dengan jalan kaki,” kata BHS.

Sebaliknya, menurutnya, jika ibu kota dipindahkan ke IKN, masyarakat yang memiliki kepentingan bisnis atau pemerintahan harus menempuh perjalanan jauh dan mahal. BHS memperkirakan, masyarakat dari luar Kalimantan akan sangat bergantung pada transportasi udara dan laut untuk bisa menjangkau IKN.

Ia membuat simulasi, jika 2 juta orang memiliki kepentingan di IKN dan menggunakan pesawat dengan tarif rata-rata Rp1,5 juta, maka biaya transportasi harian yang dikeluarkan masyarakat bisa mencapai Rp3 triliun per hari. Jumlah tersebut belum termasuk biaya penginapan.

“Inilah beban dan pengorbanan rakyat akibat kebijakan bila ibu kota dan pusat pemerintahan dipindahkan ke Kalimantan,” tegasnya.

Selain biaya, BHS juga menyoroti infrastruktur transportasi udara yang masih sangat terbatas di Kalimantan Timur. Ia menyebut Bandara Sultan Aji di Balikpapan hanya mampu menampung 30 parking stand pesawat, sementara Bandara IKN hanya bisa melayani 600 penumpang per hari.

“Belum lagi wilayah Sumatera, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang akan menuju ke IKN, mau ditampung dimana dan menggunakan transportasi apa? Ini yang harus dikaji mendalam,” ucapnya.

BHS berharap pemerintah tidak mempersulit rakyat dengan kebijakan ibu kota baru ini. Ia mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi dan mengkaji secara cermat agar tidak mengorbankan rakyat demi kepentingan pembangunan IKN. (Ari Wibowo/Mun)