NASIONAL
YLBHI Desak Komnas HAM Selidiki Dugaan Pelanggaran HAM Berat dalam Demonstrasi
AKTUALITAS.ID – Pembentukan tim independen pencari fakta oleh Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) untuk mengusut demonstrasi yang berujung kerusuhan pada Agustus lalu dinilai belum cukup. Ketua Umum YLBHI, Muhammad Isnur, bahkan meragukan efektivitas tim tersebut dan mendesak Komnas HAM untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan pelanggaran HAM berat.
Isnur menegaskan bahwa kewenangan lembaga-lembaga negara tidak akan bertambah dengan adanya tim bentukan LNHAM tersebut. “Kami mendesak Komnas HAM untuk segera melakukan penyelidikan dugaan kejahatan kemanusiaan atau pelanggaran HAM berat,” ujar Isnur saat dikonfirmasi, Sabtu (20/9/2025).
Menurut Isnur, ada persoalan serius terkait kepentingan politik Presiden yang menyebabkan pemerintah enggan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang melibatkan ahli dan masyarakat sipil. Ia menduga keras penyelidikan yang dilakukan oleh tim LNHAM tidak akan berjalan maksimal dan objektif.
“Problemnya adalah ada hal-hal yang menyangkut aspek kepentingan dari Presiden yang menyeluruh menyangkut anak buahnya, menyangkut dugaan keterlibatan aparat di bawahnya, maupun oknum-oknum tertentu,” tegasnya.
Selain itu, Isnur juga mempertanyakan mekanisme kerja tim enam lembaga yang dibentuk LNHAM. Ia menyoroti perbedaan kewenangan yang dimiliki masing-masing lembaga berdasarkan undang-undang, yang bisa menghambat koordinasi dan efektivitas penyelidikan.
YLBHI menilai bahwa untuk mengungkap dugaan pelanggaran HAM berat secara tuntas dan berkekuatan hukum, diperlukan instrumen yang lebih kuat seperti penyelidikan oleh Komnas HAM. Hal ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, serta menjamin keadilan bagi para korban dan masyarakat. Desakan ini menambah tekanan bagi pemerintah dan Komnas HAM untuk segera mengambil langkah konkret yang dapat dipercaya publik. (Ari Wibowo/Mun)
-
RAGAM13/05/2026 13:30 WIBHantavirus Bisa Bikin Gagal Napas Akut
-
FOTO13/05/2026 17:55 WIBFOTO: Presiden Prabowo Saksikan Penyerahan Hasil Uang Rampasan Rp10,2 Triliun ke Negara
-
POLITIK13/05/2026 14:00 WIBDPR Buka Opsi Partai Melebur Demi Lolos Parlemen
-
POLITIK13/05/2026 13:00 WIBRevisi UU Pemilu Diperingatkan Jangan Jadi Alat Konsolidasi Kekuasaan
-
NASIONAL13/05/2026 15:45 WIBKPU RI Gandeng KPP DEM untuk Tingkatkan Literasi Kepemiluan dan Demokrasi
-
NUSANTARA13/05/2026 14:30 WIBKiai Jepara Diduga Perkosa Santri Berkali-kali Usai Ritual Ijab Kabul Sepihak
-
JABODETABEK13/05/2026 15:30 WIBSatpol PP DKI Siap Sapu Pedagang Hewan Kurban di Trotoar
-
DUNIA13/05/2026 15:00 WIBIran Siap Rakit Bom Atom Jika Trump Nekat Menyerang