NASIONAL
TNI: 20.000 Personel Misi ke Gaza Kompeten dan Berpengalaman
AKTUALITAS.ID – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan pemerintah Indonesia punya dua jalan untuk mendapatkan restu mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza.
Restu itu harus didapatkan pemerintah guna memastikan pengiriman pasukan perdamaian bisa berjalan dengan lancar.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan 20.000 personel TNI yang disiapkan untuk menjalankan misi perdamaian di Gaza berkompeten dan sudah berpengalaman di bidang tugas kemanusiaan.
Kapuspen mengatakan ke-20.000 prajurit itu terbiasa menjalankan misi operasi militer selain perang (OMSP) di dalam maupun luar negeri.
“Personel tersebut berasal dari satuan yang rutin menjalani pembinaan OMSP dan misi Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), sehingga kemampuan dasar, interoperabilitas, kesiapsiagaan logistik, dan operasi di berbagai medan sudah terbentuk,” kata Freddy, di Jakarta, Sabtu (15/11/2025).
Freddy menjelaskan, ke-20.000 personel yang akan dikirim terdiri dari pasukan di bidang kesehatan dan satuan Zeni untuk pembangunan konstruksi.
Tugas mereka, lanjut Freddy, yakni membuka layanan kesehatan untuk warga korban perang sekaligus membangun infrastruktur berupaya fasilitas umum.
Para personel tersebut juga akan dilengkapi dengan beragam peralatan penunjang di bidang kesehatan dan pembangunan konstruksi.
“Kita siapkan seperti fasilitas rumah sakit lapangan, peralatan medis emergensi, ambulans, perlengkapan air bersih dan sanitasi, serta kemampuan konstruksi Zeni termasuk alat berat dan sarana rekonstruksi,” jelas dia.
Hingga saat ini, TNI masih menunggu persetujuan dari pemerintah dan pihak PBB terkait pengiriman pasukan ke Gaza.
Indonesia dan PBB sendiri sudah lama saling bekerja sama dalam pengiriman pasukan perdamaian di beberapa daerah konflik seperti Afrika dan Lebanon.
(Purnomo/goeh)
-
RIAU31/12/2025 13:00 WIBKapolres Bengkalis Sampaikan Pengungkapan Kasus Sepanjang 2025
-
EKBIS31/12/2025 21:45 WIBCadangan Aset Kripto Indodax Dipertanyakan, OJK Diminta Tegakkan Aturan
-
DUNIA31/12/2025 08:00 WIBDukun Peru Sebut Donald Trump Bakal Sakit Parah Tahun Depan
-
POLITIK31/12/2025 09:00 WIBICW: Menghapus Pilkada Langsung Tidak Menyelesaikan Politik Uang
-
NASIONAL31/12/2025 10:00 WIBKasus CSR BI-OJK Meluas, KPK Dalami Dugaan Suap Rp 3 Miliar
-
EKBIS31/12/2025 10:30 WIBRupiah Menguat ke Level Rp16.697 per Dolar AS pada Rabu Pagi
-
JABODETABEK31/12/2025 08:30 WIBPolda Metro Jaya Buka Layanan SIM Keliling di 5 Lokasi Jakarta pada 31 Desember 2025
-
POLITIK31/12/2025 14:00 WIBWakil Ketua Komisi XIII DPR: Pilkada harus dipilih “secara langsung”

















