Gelar Lapkin 2025 di Bandung, DKPP RI Tegaskan Komitmen Jaga Integritas Penyelenggara Pemilu

AKTUALITAS.ID – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) resmi membuka rangkaian Laporan Kinerja (Lapkin) Tahun 2025 yang berlangsung di Bandung pada 7–10 Desember 2025. Sekretaris DKPP RI, Syarmadani, menyampaikan laporan resmi pelaksanaan kegiatan pada pembukaan acara, Senin (8/12/2025).

Dalam paparannya, Syarmadani menegaskan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menempatkan DKPP sebagai bagian integral penyelenggara pemilu bersama KPU dan Bawaslu. Ia menekankan bahwa tugas DKPP berfokus pada penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, bukan pada tahapan atau proses pemilu.

Sepanjang 2025, seluruh aduan pelanggaran etik telah diproses sesuai pedoman beracara DKPP – mulai dari penyelidikan, verifikasi dokumen, hingga pemeriksaan berdasarkan standar hukum yang berlaku. Putusan DKPP, tegas Syarmadani, bersifat etis dan personal, sehingga tidak mengganggu jalannya tahapan pemilu.

Rangkaian Lapkin 2025 mencakup penyampaian laporan kinerja, tanggapan narasumber, rapat kerja internal, penguatan sinergi lembaga, pelatihan public speaking, hingga kegiatan kebugaran dan perlombaan untuk meningkatkan kapasitas aparatur. Seluruh agenda disusun untuk memperkuat koordinasi dan profesionalitas penyelenggara pemilu.

DKPP juga meluncurkan sejumlah inisiatif penunjang kepatuhan etik, antara lain penerbitan buku karya pimpinan DKPP, Buku Lapkin, Jurnal Etika dan Pemilu, serta kerja sama dengan perguruan tinggi di 10 daerah melalui seminar nasional bertema Integritas Penyelenggara Pemilu dan Masa Depan Demokrasi. Selain itu, dipaparkan hasil riset Indeks Kepatuhan Etika Penyelenggara Pemilu (IKEPP) sebagai instrumen evaluasi nasional.

Sekretariat DKPP berharap publikasi ilmiah dan hasil riset tersebut tidak hanya merekam capaian kinerja 2025, tetapi turut memperkuat kualitas demokrasi Indonesia di masa mendatang. Lapkin 2025 juga menjadi landasan penyusunan program strategis DKPP untuk 2026.

Acara ditutup dengan permintaan agar Ketua Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, dan Ketua Bawaslu memberikan sambutan, sebelum dibuka secara resmi oleh Ketua DKPP. Syarmadani mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan serta memohon maaf atas kekurangan selama pelaksanaan. (Mun)