KPK Dalami Peran Eks Menpora Dito Ariotedjo dalam Lawatan Haji Bersama Presiden

AKTUALITAS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut polemik dugaan korupsi pengadaan haji. Pada Jumat (23/1/2026), penyidik memeriksa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo, untuk mendalami asal-usul pemberian tambahan kuota haji tahun 2024 dari Pemerintah Arab Saudi.

Pemeriksaan ini dilakukan karena politisi Partai Golkar tersebut diketahui turut serta dalam rombongan kunjungan Presiden RI ke Arab Saudi saat kesepakatan tersebut terjadi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa fokus utama penyidik adalah menggali informasi mengenai bagaimana proses awal munculnya tambahan kuota haji tersebut.

“Dalam pemeriksaan hari ini, penyidik mendalami asal-usul pemberian tambahan kuota ibadah haji dari Pemerintah Arab Saudi kepada Pemerintah Indonesia,” ujar Budi dalam keterangannya, Sabtu (24/1/2026).

Menurut Budi, penyidik meyakini Dito memiliki informasi penting karena ia menjadi saksi mata langsung dalam pertemuan bilateral antara otoritas Indonesia dan Arab Saudi.

“Pak Dito ini bisa menerangkan apa yang dibutuhkan oleh penyidik, karena pada saat itu beliau ikut berangkat ke Arab Saudi bersama rombongan dari Pemerintah Indonesia,” jelas Budi.

Usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Dito Ariotedjo mengaku telah menyampaikan semua yang ia ketahui kepada penyidik. Ia menceritakan suasana pertemuan bilateral yang berlangsung saat makan siang bersama Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS).

Menurut Dito, dalam pertemuan tersebut Presiden RI menyampaikan beberapa poin bantuan yang diharapkan dari Kerajaan Arab Saudi, mulai dari investasi, Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga haji.

“Saya cerita dulu, itu kan pas makan siang. Nah, apa saja yang perlu MBS bantu? Waktu itu saya ingat ada investasi, ada juga kalau tidak salah IKN, dan salah satunya topik utama pasti ke Arab Saudi itu yang ada di benak semua masyarakat kan pasti haji. Itu yang disampaikan Bapak Presiden,” ungkap Dito, Jumat (23/1/2026).

Meski topik haji disinggung oleh Presiden, Dito menegaskan bahwa dalam pertemuan yang ia hadiri tersebut tidak ada pembahasan teknis mengenai angka atau kuota spesifik.

“Pertemuan itu tidak ada pembahasan spesifik tentang kuota. Tapi memang pertemuan bilateral waktu itu,” pungkasnya.

Keterangan Dito ini kini menjadi salah satu materi yang didalami KPK untuk merangkai konstruksi perkara dugaan penyimpangan dalam pembagian kuota haji tambahan yang menjadi sorotan publik. (Firmansyah/Mun)